KEBIJAKAN PENDIDIKAN DIFABEL PADA SEKOLAH INKLUSI (Studi Multi Kasus Kebijakan Pendidikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur)

ACH. KHATIB, 12601195016 (2022) KEBIJAKAN PENDIDIKAN DIFABEL PADA SEKOLAH INKLUSI (Studi Multi Kasus Kebijakan Pendidikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur). [ Disertasi ]

	Text COVER.pdf Download (625kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (148kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (189kB)
	Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (913kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB IV HASIL PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB V PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text BAB VI PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)

Abstract

Disertasi dengan judul “Kebijakan Pendidikan Difabel Pada Sekolah Inklusi (Studi Multi Kasus Kebijakan Pendidikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur)” ditulis oleh Ach. Khatib dengan Promotor: Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag dan Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Difabel, Madrasah Inklusi, Sekolah Inklusi Gerak Madrasah dan Sekolah Inklusi bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di tingkat provinsi, di Jawa Timur, belum sepenuhnya menggembirakan para siswa dan pengelola madrasah-sekolah inklusi. Tuntutan siswa penyandang difabel bukan sekedar akses, tetapi dukungan dan layanan yang sama untuk belajar bersama siswa non-difabel. Kehendak memenuhi tuntutan penyandang difabilitas dari pengelola madrasah-sekolah terbentur dengan kebijakan pemerintah yang tidak seluruhnya sensitif pada penyandang difabilitas. Pertanyaan penelitian ini: (1) Bagaimana pemetaan masalah difabilitas pada Sekolah Inklusi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur? (2) Bagaimana perumusan kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur? (3) Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan difabel oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur di Sekolah Inklusi? (4) Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pendidikan difabel pada Sekolah Inklusi di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur? Metode penelitian ini adalah Penelitian Kebijakan (policy research) dengan Pendekatan Fenomenologis. Sedangkan Jenis Penelitiannya adalah field research (penelitian lapangan) dengan Rancangan penelitian Studi Kasus. Data dikumpulkan dengan teknik: observasi berpartisipatif (participant-observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan metode: Deskriptif-Analitis, Analisis dalam Kasus (tunggal), dan Analisis Kebijakan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan: kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Hasil penelitian ini adalah (1) Pemetaan masalah pendidikan difabel di PendMa Kanwil melalui tahap: (a) Identifikasi, (b) Klasifikasi, dan (c) Verifikasi. Masalah pendidikan difabel di PendMa dibagi menjadi dua: Internal dan Eksternal. Sedangkan pemetaan masalah pendidikan difabel di Dindik Jatim bertahap: (a) Identifikasi, (b) Verifikasi, dan (c) Distribusi-ad hock-isasi. Masalah pendidikan difabel di Dindik Jatim ada dua macam: problem cara pandang atau pola pikir dan problem teknis; (2) Perumusan kebijakan di PendMa Kanwil meliputi langkah: (a) Penyusunan draf usulan (Drafing), (b) Pengusulan ke Dirjen Diktis, (c) Implementasi, dan (d) Pelayanan. Langkah perumusan kebijakan pendidikan difabel di Dindik Jatim: (a) Formalisasi, (b) Capacity Building, (c) Drafting, (d) Formulasi Terstruktur (Birokratisasi), dan (e) Kebijakan di tingkat kabupaten dan kota. Produk kebijakan di PendMa Kanwil bersifat aturan “global” atau berlaku nasional dibuat Kemenag RI. Produk kebijakan Dindik Jatim bersifat global dan rincian. Dindik Jatim memproduksi kebijakan sendiri dan mengimplementasikannya hingga elemen terbawah; (3) Implementasi kebijakan pendidikan difabel PendMa Kanwil di MTs. Wachid Hasyim, sedang Dindik Jatim di SMPN 28 Surabaya. Kedua sekolah memiliki legalitas sebagai sekolah inklusi, memenuhi aspek administrasi, kurikulum, SDM, sarana, serta penyataan diri dan promosi terbuka. Semua siswa penyandang difabel mendapat akses, dukungan, dan layanan sama untuk belajar bersama siswa non-difabel; (4) Evaluasi implementasi kebijakan di MTs. Wachid Hasyim oleh internal melibatkan pengawas. Sedang di SMPN 28 Surabaya adalah Dindik Jatim (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota). Hasil evaluasi implementasi kebijakan di MTs. Wachid Hasyim tidak digunakan oleh PendMa Kanwil. Sementara di SMPN 28 Surabaya digunakan oleh Dindik Jatim.

Actions (login required)

View Item