PENGAWASAN MEDIA MASSA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Jawa Pos Radar Tulungagung)

ALIF BINTORO PUTRO, 1860103223317 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2026) PENGAWASAN MEDIA MASSA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Jawa Pos Radar Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (860kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (903kB)
	Text BAB I.pdf Download (584kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (814kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text DARTAR PUSTAKA.pdf Download (547kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Pengawasan Media Massa Terhadap Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jawa Pos Radar Tulungagung)” ini ditulis oleh Alif Bintoro Putro, NIM 1860103223317, Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Dr. Zulfatun Ni’mah. S.H.I., M.Hum. Kata Kunci: Pengawasan, Media Massa, Jawa Pos Radar Tulungagung, Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarabelakangi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun fungsi pengawasan tersebut pada tingkat daerah masih menghadapi hambatan berupa pembatsan akses peliputan waratwan oleh aparatur pemerintahan, sebagaimana dalam peristiwa penghalangan peliputan saat penggeledahan Komisi Pemberentasan Korupsi di kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Pertanyaan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintah daerah?; (2) Bagaimana pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintah daerah dari presektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?; (3) Bagaimana pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintah daerah dari prespektif fiqih siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada Jawa Pos Radar Tulungagung. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpuan dan verifikas dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui proses redaksional yang sistematis, mulai dari pemilihan isu yang relevan dengan kepentingan publik, pengumpulan data serta verifikasi informasi, hingga publikasi berita yang memuat kritik dan klarifikasi terhadap kebijakan pemerintah daerah; (2) Dari prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diatur dlam Pasal 3 ayat (1), pemenuhan hak pers untuk mencari dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3), serta peran pers dalam melakukan pengawsan, kritik, koreksi dan saran terhadap kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d, karena pemberitaan yang dimuat mengandung kritik, evaluasi dan klarifikasi serta memberikan ruang bagipihak yang diberitakan sebagai bentuk penerapasan asas keberimbangan dalam pemberitaan; (3) Dari prespektif fiqih siyasah, pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munka, ‘adalah keadilan, syafāfiyyah transparansi, dan maṣlaḥah kemaslahatan karena pemberitaan yang dimuat berfungsi mengingatkan dan mengoreksi kebijakan pemerintah, disusun secara berimbang dengan memberikan ruang klarifikasi pada pihak yang diberitakan, serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik demi terwujudnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item