ANALISIS YURIDIS PENGENAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK SERTA RETRIBUSI DAERAH DAN PRINSIP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS

ROY RIZQY FADIA ANANTA PUTRI, 1860103223301 and YUSUF MARDHANI, 199108072022031001 (2026) ANALISIS YURIDIS PENGENAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK SERTA RETRIBUSI DAERAH DAN PRINSIP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS. [ Skripsi ]

	Text COVERR.pdf Download (902kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (189kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (320kB)
	Text BAB I.pdf Download (332kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)
	Text BAB V-.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (405kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) sebagai dalam peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 11 tahun 2023 yang menjadi bagian dari kebijakan hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam penelitian ini permaslahan yang timbul tentang pengenaan dari pengaturan opsen pajak kendaraaan bermotor jika ditinjau dari prinsip keadilan john rawls terutama dalam posisi pemerintah kabupaten tulungagung yang memiliki keterbatasan dalam relasi fiskal perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan opsen pajaka kendaraan bermotor dengan peraturan daerah kabupaten tulungangung nomor 11 tahun 2023 dan menilai keselarasannnya dengan prinsip keadilan dari John Rawls dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (literatur research) dan pendekatan peraturan perundangundangan serta literatur yang berkaitan dengan teori dari john rawls. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan opsen pajak kendaraan bermotor telah dirancang dengan cermat melalui ditetapkannya tarif 66% , mekanisme pemungutan yang terintegrasi dan jaminan kepastian administratif dalam sistem split payment pemerintah kabupaten tulungagung. Dilihat dari prinsip keadilan john rawls , pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor mencerminkaan Justice As Fairness ketika melihat dari sisi penerapandifference principle untuk kabupaten tulungagung sebagai pihak yang sebelumnya memiliki keterbatasan fiskal, serta Pure Procedural Justice yang melalui sistime split payment telah melewati proses distribusi penerimaan yang dilakukan secara jelas, konsisten dan transparan. Kata kunci: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Keadilan, John Rawls, Pajak,Split Payment

Actions (login required)

View Item