PEMIDANAAN PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH

ASEP CHODAM BASTIAN, 12102183191 (2024) PEMIDANAAN PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH. [ Skripsi ]

	Text COVER-1.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (136kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (178kB)
	Text BAB I.pdf Download (316kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Asep Chodam Bastian, 12102183191, Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarīʼah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag., M.H.I Kata Kunci: Pemidanaan, Pemaksaan Perkawinan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Maqāṣid al-Syarīʼah Kasus pemaksaan perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat menyebabkan adanya regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah berupa Undang-UndangNomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dikeluarkannya regulasi tersebut dikarenakan adanya keresahan yang timbul dalam masyarakat karena perkawinan paksa ini merupakan salah satu faktor besar terjadinya perceraian di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2) Bagaimana ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif Maqasid al-Syari’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pemidanaan pemaksaan perkawinan (2) Menganalisis ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang jenis penelitian hukum normatif (normative legal reseach) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan bahan hukum berupa pemeriksaan bahan hukum, klarifikasi, analisis, serta kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah: (1) Fenomena pemaksaan perkawinan kerap terjadi dalam masyarakat, sehingga pemerintah mengambil langkah strategis untuk melindungi dan memulihkan hak korban serta memberikan efek jera bagi pelaku melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentaang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaatur kebijakan tersebut. Undang-Undang TPKS telah disusun sebaik mungkin dan disahkan guna memberikan keadilan bagi korban agar tetap dapat menjaga harkat dan martabat manusia. Perlindungan lain dalam bentuk penjara dan denda yang besar bagi para pelaku. (2) Dari kacamata Maqāṣid al-Syarīʼah tindakan pemaksaan perkawinan menggambarkan tidak terpenuhinya tujuan syariat dalam perkawinan terutama dari maslahah ḍaruriyat yaitu memelihara jiwa (Hifẓ al-Nafs), memelihara akal (Hifẓ al-Aql), memelihara keturunan (Hifẓ al-Nasl), memelihara kehormatan (Hifẓ al-‘Ird). Maka dari itu, korban pemaksaan perkawinan butuh adanya perlindungan dan keadilan sehingga tidak terjadi kembali kekerasan seksual pada seorang istri.

Actions (login required)

View Item