ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 DAN FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

MUHAMMAD DIAN NATHANSYAH, 1860103223287 and ABD. KHOIR WATIMENA, 197808042023211011 (2026) ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 DAN FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (824kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (431kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (327kB)
	Text BAB I.pdf Download (306kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa yang Partisipatif dalam Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Muhammad Dian Nathansyah, NIM 1860103223287, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Dr. Abd. Khoir Watimena, M.H. Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, Permendagri 73/2020, Fiqh Siyasah Maliyah Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung masih menghadapi kendala berupa keterbatasan partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada: (1) pengelolaan Alokasi Dana Desa secara partisipatif berdasarkan teori partisipasi masyarakat, teori pengelolaan keuangan desa, dan prinsip akuntabilitas (hisab); (2) pengelolaan Alokasi Dana Desa yang partisipatif dalam perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020; dan (3) pengelolaan Alokasi Dana Desa yang partisipatif dalam perspektif fiqh siyasah maliyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut telah dilaksanakan sesuai tahapan pengelolaan keuangan desa, namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan belum optimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, pengelolaan dana desa telah memenuhi aspek administratif, tetapi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih terbatas. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan dana desa telah mencerminkan prinsip amanah dan kemaslahatan, meskipun pelaksanaan partisipasi masyarakat secara substantif masih perlu ditingkatkan.

Actions (login required)

View Item