TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)

HANIP LUTFIANA, 1860103221056 and SITI KHOIROTUL ULA, 199002072019032017 (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (577kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (306kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (168kB)
	Text BAB I.pdf Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Atas Ketersediaan Air Bersih Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah ( Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabpupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Hanip Lutfiana (NIM. 1860103221056), dengan pembimbing Dr. Siti Khoirotul Ula,M.H.I. Kata kunci: Air Bersih, Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah, Fiqh Siyasah. Latar Belakang Penelitian ini berawal dari air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia dan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun demikian, masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih, salah satunya Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, yang setiap musim kemarau menghadapi krisis air bersih dengan kualitas air yang tidak layak konsumsi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pengelolaan sumber daya air dengan ketentuan hukum positif serta nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif fiqh siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih ditinjau dari perspektif fiqh siyasah; dan (3) bagaimana dampak yang timbul apabila permasalahan kurangnya ketersediaan air bersih berlangsung lebih lama tanpa adanya solusi struktural dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pemenuhan hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, meninjaunya dalam perspektif Fiqih Siyasah, serta mengidentifikasi dampak yang dapat terjadi apabila permasalahan ketersediaan air bersih tersebut tidak diselesaikan secara struktural dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Serta penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak pemerintah desa, BPBD, PUPR, serta masyarakat yang terdampak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka hukum yang relevan Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih masih bersifat darurat dan belum berkelanjutan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat. Dalam perspektif fiqih siyasah, kondisi tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyediaan air bersih di Desa Prambon belum terlaksana secara optimal karena masih bersifat sementara dan belum berkelanjutan. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika tidak segera diselesaikan secara struktural, permasalahan ini dapat menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak masyarakat atas air bersih.

Actions (login required)

View Item