KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PARTAI POLITIK PERSPEKTIF PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Tulungagung)

KINANTI TRI AMBARINI, 1860103221085 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI, 199009072022031002 (2026) KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PARTAI POLITIK PERSPEKTIF PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (970kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (221kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (85kB)
	Text BAB I.pdf Download (140kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (960kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama negara demokrasi demi mewujudkan tata kelola organisasi yang traansparan dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013, partai politik merupakan badan publik non-pemerintahan yang memikul kewajiban hukum untuk menyediakan akses informasi bagi masyarakat luas. Di sisi lain, hukum Islam melalui pandangan fiqh siyasah juga mewajibkan setiap pemegang mandat rakyat untuk bersikap terbuka melalui prinsip amanah, kejujuran (shiddiq), dan pemenuhan kemaslahatan umum. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tulungagung menerapkan keterbukaan informasi ditinjau dari hukum positif (Perda Nomor 5 Tahun 2013) serta hukum Islam (fiqh siyasah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (field research) di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung bersama ketua serta anggota fraksi Partai Golkar Tulungagung. Data yang terkumpul kemudian disaring, disajikan secara naratif deskriptif, lalu ditarik kesimpulan dengan menguji keabsahannya menggunakan teknik triagulasi. Hasil penelitian menunjukkan dua poin utama. Pertama, dri segi hukum positif, DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung secara umum telah memenuhi kewajiban penyediaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Partai telah membuka informasi mengenai asas, tujuan, agenda kerja, struktur kepengurusan, hingga mekanisme pengambilan keputusan partai melalui forum resmi rapat pleno dan musyawarah daerah yang melibatkan pengurus tingkat kecamatan. Penyebaran ini aktif memanfaatkan platform digital kontemporer seperti Instagram, Facebook, dan Tiktok. Saat ini, partai juga tengah berada dalam fase transisi mengembangkan situs web resmi sebagai pusat data formal untuk menyajikan rincian anggaran dan laporan kinerja divisi agar lebih menyeluruh. Kedua, dalam perspektif fiqh siyasah, praktik keterbukaan informasi yang dijalankan beriringan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai normatif Islam. Pengurus partai dinilai telah menerapkan prinsip amanah dalam menyalurkan hak informasi rakyat (sesuai Q.S An-Nisa: 58), menjalankan tabligh atau menyampaikan program kebijakan secara terbuka (sesuai Q.S. Al-Ma’idah:67), serta menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan yang jujur (shiddiq) demi membangun kepercayaan dan mencegah kecurigaan di tengah masyarakat.

Actions (login required)

View Item