DAMPAK KEKERASAN EKONOMI MELALUI PEMBATASAN NAFKAH TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN GENDER (Studi Kasus di Komunitas Media Sosial)

ANJANI NURHAZLINDA RAHMAD, 1860102222142 and SEPTI WULANSARI, 199209182019032019 (2026) DAMPAK KEKERASAN EKONOMI MELALUI PEMBATASAN NAFKAH TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN GENDER (Studi Kasus di Komunitas Media Sosial). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (990kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (551kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (215kB)
	Text BAB I.pdf Download (474kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (433kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Dampak Kekerasan Ekonomi Melalui Pembatasan Nafkah Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Gender (Studi Kasus Komunitas Di Media Sosial)” ini ditulis oleh Anjani Nurhazlinda Rahmad, NIM. 1860102222142, dengan pembimbing Septi Wulansari, S.Sy., M.H. Kata Kunci: Kekerasan Ekonomi, Pembatasan Nafkah, Hak Perempuan, Media Sosial. Penelitian ini mengkaji dampak kekerasan ekonomi berupa pembatasan nafkah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius, namun kekerasan ekonomi seperti pembatasan nafkah sering diabaikan meskipun memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur tentang KDRT, pemahaman masyarakat dan penerapan hukum sering kali terpaku pada kekerasan fisik, sementara kekerasan ekonomi seperti pembatasan nafkah masih jarang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis praktik kekerasan ekonomi dalam bentuk pembatasan nafkah terhadap pemenuhan hak perempuan dalam keluarga sebagaimana yang tergambarkan di komunitas media sosial, (2) mengevaluasi dampaknya terhadap hak perempuan dari perspektif hukum positif; serta (3) menganalisis dampaknya dari perspektif gender. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan sensitivitas penegak hukum di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara semi-terstruktur melalui pesan langsung (DM) di TikTok dan Facebook, observasi non-partisipan terhadap postingan di Instagram. Data tersebut didukung oleh dokumentasi berupa tangkapan layar aktivitas media sosial serta analisis dokumen hukum terkait. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik perpanjangan penelitian dan triangulasi waktu guna memastikan informasi yang diperoleh konsisten dan kredibel sebelum dianalisis secara mendalam. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa (1) kekerasan ekonomi berupa pembatasan nafkah terjadi secara nyata, berupa penelantaran nafkah, penghentian nafkah sepenuhnya, sampai akhirnya mandiri secara ekonomi. Perempuan yang menjadi korban terpaksa menanggung beban ekonomi sendirian bahkan sampai harus bekerja di luar negeri sebagai cara untuk bertahan hidup. (2) Hukum positif menyatakan bahwa pembatasan atau pengehentian nafkah merupakan penelantaran ekonomi sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa penelantaran rumah tangga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dapat di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. (3)Sudut pandang gender melihat kekerasan ekonomi merupakan akibat dari ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan dan budaya patriarki.

Actions (login required)

View Item