PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung)

RONA VINDIA PUTRI PERMATASARI, 1860102221094 and ROHMAWATI, 197701042009012003 (2026) PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (494kB)
	Text ABSTRAK .pdf Download (237kB)
	Text DAFTAR ISI .pdf Download (150kB)
	Text BAB I.pdf Download (255kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (912kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Mengalami Gangguan Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung)” yang ditulis oleh Rona Vindia Putri Permatasari Nim 1860102221094, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Dr.Rohmawati., M.A. Kata Kunci : Hak anak, gangguan mental, hukum keluarga Islam, perlindungan anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidakmampuan orang tua yang mengalami gangguan mental dalam memenuhi hak-hak anak, khususnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait pemenuhan hak anak dalam aspek pendidikan, kasih sayang, perlindungan, serta kebutuhan fisik dan psikis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Namun, ketika orang tua mengalami gangguan mental, muncul persoalan mengenai kecakapan hukum serta kelayakan dalam menjalankan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sejauh mana pemenuhan hak anak dapat terlaksana oleh orang tua yang mengalami gangguan mental (2) menganalisis pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (3) menganalisis peran Pemerintah Desa Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan). Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental berlangsung secara parsial dan belum terpenuhi secara optimal. Secara faktual, orang tua yang mengalami gangguan mental kehilangan perannya sebagai pengasuh utama sehingga pengasuhan dialihkan kepada keluarga besar, seperti nenek atau kakek, melalui mekanisme kekeluargaan dan gotong royong masyarakat (2) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, orang tua yang mengalami gangguan mental berat dipandang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang ḥaḍānah karena tidak memiliki kecakapan hukum yang sempurna (ahliyyah al-adā’). Meskipun demikian, tanggung jawab terhadap anak tidak sepenuhnya gugur, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih cakap melalui mekanisme perwalian dengan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (3) Pemerintah Desa Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung berperan dalam mendukung pemenuhan hak anak pada keluarga yang orang tuanya mengalami gangguan mental melalui fungsi perlindungan sosial, pendampingan, dan fasilitasi pelayanan. Peran tersebut diwujudkan melalui pendataan keluarga rentan, pemberian akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial, serta koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan anak tetap terpenuhi, terutama dalam aspek pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan

Actions (login required)

View Item