AKREDITASI SEKOLAH MENGEMUDI SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT KOMPETENSI MENGEMUDI SESUAI DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN PASAL 9 AYAT 1 ANGKA 3A. PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tulungagung)

SALMA ANGELITA DEVI SANDRA, 1860103222204 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2026) AKREDITASI SEKOLAH MENGEMUDI SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT KOMPETENSI MENGEMUDI SESUAI DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN PASAL 9 AYAT 1 ANGKA 3A. PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (738kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (163kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (129kB)
	Text BAB I .pdf Download (203kB)
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Akreditasi Sekolah Mengemudi sebagai Dasar Penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Pasal 9 Ayat (1) Angka 3A (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tulungagung)" ditulis oleh Salma Angelita Devi Sandra, NIM. 1860103222204, dengan pembimbing Fahmi Arif, S.H., M.H. Kata Kunci: Akreditasi Sekolah Mengemudi, Surat Kompetensi Mengemudi, Peraturan Kepolisian, Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kegagalan pemohon SIM baru di Satpas Tulungagung yang mencapai sekitar 50 persen setiap harinya, serta diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang mewajibkan pemohon SIM melampirkan surat kompetensi mengemudi dari sekolah mengemudi terakreditasi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pelaksanaan akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi sesuai Pasal 9 Ayat (1) Angka 3A di Polres Tulungagung; dan (2) mengidentifikasi kendala serta upaya penerapannya, termasuk tinjauan dari perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Satpas, pengelola, dan instruktur sekolah mengemudi. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi dilaksanakan melalui pemenuhan standar legalitas, sarana dan prasarana, kurikulum pelatihan, serta kompetensi instruktur yang dinilai dan diverifikasi oleh Korlantas Polri. Surat Kompetensi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi menjadi dokumen pendukung administratif dalam pengajuan SIM di Satpas, namun tidak secara otomatis menjamin kelulusan ujian SIM karena Satpas tetap memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kelulusan peserta. Pengawasan dari pihak kepolisian dilakukan melalui pembinaan dan pemeriksaan administrasi untuk mencegah penyimpangan dalam penerbitan surat kompetensi; (2) Ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah, khususnya siyasah dusturiyah, kebijakan akreditasi sekolah mengemudi merupakan bentuk kewenangan negara dalam mengatur urusan publik demi menjaga kemaslahatan masyarakat (mashlahah 'ammah), melindungi jiwa (hifzh al-nafs), dan mencegah mudarat di jalan raya. Pelimpahan kewenangan dari Polri kepada sekolah mengemudi swasta yang terakreditasi dalam proses verifikasi kompetensi merupakan bentuk mandat administratif yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item