ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol)

NELA AYU KHOIMATUL KHOIMAH, 1860103223282 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2026) ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (627kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (335kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (271kB)
	Text BAB I.pdf Download (354kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Program Pembangunan Desa Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol)” ini ditulis oleh Nela Ayu Khoimatul Khoimah, NIM. 1860103223282, dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Dana Desa, Mekanisme Pengawasan, Pengelolaan Keuangan, Program Pembangunan, Regulasi, Fikih Siyasah. Mekanisme pengawasan merupakan bagian penting dalam program pembangunan desa untuk mencapai pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Namun, masih terdapat kasus penyalahgunaan dana desa yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di tingkat desa yang belum maksimal. Oleh karena itu, keadaan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai mekanisme pengawasan dana desa terhadap pengelolaan keuangan dalam program pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol ditinjau dari perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan fikih siyasah, serta mekanisme pengawasan oleh pihak internal dan eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan landasan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dana desa di Desa Tambakrejo secara prosedural meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan dana desa dan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai rincian pembagian anggarannya, peran BPD lebih bergantung pada musyawarah tanpa pemeriksaan di lapangan, serta pengawasan oleh Inspektorat belum maksimal karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia sehingga tidak dapat menjangkau pengawasan sejak awal dan pengawasan cenderung dilakukan setelah menerima laporan mengenai dugaan penyimpangan. Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah (pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dijalankan secara jujur dan transparan), keadilan (ketidakmerataan dalam distribusi pembangunan), al-maslahah (karena lemahnya pengawasan membuka peluang penyimpangan yang merugikan publik), dan hisbah (belum maksimal karena pengawasan dilakukan setelah ada laporan penyimpangan), sebagaimana diamanatkan dalam Surah An-Nahl ayat 90. Sehingga, pengawasan masih belum didukung secara optimal dengan nilai-nilai moral pemerintahan Islam.

Actions (login required)

View Item