ANALISIS LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM (Studi Produk di ‘Tiga Bintang’ Kecamatan Munjungan)

MEYLIANA RACHMAWATI, 1860101223246 and HIBA FAJARWATI, 198108232025212011 (2026) ANALISIS LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM (Studi Produk di ‘Tiga Bintang’ Kecamatan Munjungan). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (543kB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (322kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (146kB)
	Text BAB I.pdf Download (171kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (903kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Meyliana Rachmawati, 1860101223246, ANALISIS LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM (Studi Produk di ‘Tiga Bintang’ Kecamatan Munjungan), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Hiba Fajarwati, S.H., LL.M. Kata Kunci: Label Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya industri rumah tangga di wilayah pedesaan yang belum melengkapi kemasan produknya sesuai dengan standar regulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kelengkapan informasi label pangan pada produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan, menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta korelasi fungsi BPJPH, serta membedah praktik pelabelan tersebut dalam Hukum Islam sekaligus memetakan tindakan preventif dan edukatif yang diupayakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Menggunakan metode riset lapangan (field research) kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik observasi langsung serta wawancara mendalam bersama pihak pelaku usaha, perwakilan pengurus MUI, pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan masyarakat konsumen, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur regulasi, buku, serta jurnal akademik yang relevan. Hasil penelitian lapangan mengungkap bahwa pengemasan pangan olahan ‘Tiga Bintang’ masih sangat minimalis karena hanya menampilkan stiker nama produk dan harga tanpa menyertakan elemen wajib (mandatory) berupa logo sertifikasi halal resmi. Ditinjau dari aspek hukum positif, realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yuridis terhadap prinsip imperatif program Wajib Halal Oktober (WHO) yang dapat memicu sanksi administratif, sekalipun pihak pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan kemudahan sertifikasi gratis lewat mekanisme self-declare (SEHATI). Selanjutnya, dalam tinjauan Hukum Islam dan Fatwa MUI, ketiadaan label penjelas tersebut melahirkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat mengaburkan jaminan keamanan pangan dan merugikan konsumen Muslim, serta menandakan belum tegaknya prinsip Ash-Shidq (kejujuran), Al-Bayan (transparansi), dan Mas'uliyah (tanggung jawab) moral dalam berbisnis akibat keterbatasan pemahaman pelaku usaha. Disimpulkan bahwa kemasan produk ‘Tiga Bintang’ belum memenuhi kriteria baku hukum negara maupun syariat. Oleh karena itu, sebagai bentuk pelayanan umat (khadimul ummah), pihak MUI setempat secara aktif menjalankan otoritasnya melalui pembinaan persuasif, edukasi etika muamalah, serta memfasilitasi pendampingan pendaftaran sertifikasi halal untuk mewujudkan ekosistem pasar lokal yang aman, jujur, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item