IMPLEMENTASI PASAL 58 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PENDAFTARAN KEANGGOTAAN KELOMPOK TANI (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)

NIMAS AYU NINGTYAS, 1860103222170 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2026) IMPLEMENTASI PASAL 58 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PENDAFTARAN KEANGGOTAAN KELOMPOK TANI (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (425kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (236kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (162kB)
	Text BAB I.pdf Download (304kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi, dengan judul “Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” ini disusun oleh Nimas Ayu Ningtyas dengan NIM. 1860103222170, Pembimbing Bapak Fahmi Arif, S.H., M.H. Kata Kunci: Implementasi, Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, pendataan petani yang belum sepenuhnya maksimal, serta masih adanya petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan secara efektif, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani? 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah dalam Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif (yuridis empiris) dan jenis pendekatannya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Penelitian ini membahas Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan petani, pendaftaran anggota kelompok tani, verifikasi data oleh pengurus kelompok tani, serta pengaitan data keanggotaan dengan program pemerintah seperti bantuan pertanian dan pupuk bersubsidi. Kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan petani memiliki legalitas keanggotaan dan memperoleh akses terhadap perlindungan serta pemberdayaan dari pemerintah daerah. Namun, Implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi kepada petani, pendataan yang belum maksimal, serta masih adanya petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Akibatnya, tujuan Pasal 58 untuk memperkuat kelembagaan petani dan memberikan akses yang merata terhadap program pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih lebih menonjol pada aspek administratif, sementara fungsi perlindungan dan pemberdayaan belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh petani. 2) Tinjauan siyasah terhadap pemberdayaan petani melalui kelompok tani dan penyaluran pupuk bersubsidi sejalan dengan prinsip maslahah karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan memudahkan akses terhadap program pemerintah. Hal ini juga selaras dengan QS. AlHasyr ayat 7, yang mengajarkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, tetapi juga memberi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal karena masih ada petani yang belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Kondisi ini membuat sebagian petani belum memperoleh akses penuh terhadap bantuan dan program pemerintah, sehingga kemaslahatan yang diharapkan belum dirasakan secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, pendataan yang lebih tertib, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengurus kelompok tani agar prinsip maslahah benar-benar terwujud dalam praktik. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pendaftaran tidak menyulitkan petani, sehingga seluruh petani dapat terlibat secara adil dalam program pemberdayaan yang disediakan.

Actions (login required)

View Item