PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN MELALUI STANDAR KEAMANAN DI PANTAI KEDUNGTUMPANG (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

IKA PUTRI APRILIANI, 126103203247 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN MELALUI STANDAR KEAMANAN DI PANTAI KEDUNGTUMPANG (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER .pdf Download (786kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (605kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (297kB)
	Text BAB I.pdf Download (453kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (962kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (406kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)

Abstract

ABSTRAK Ika Putri Apriliani, 126103203247, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Melalui Standar Keamanan di Pantai Kedungtumpang : Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan dosen pembimbing: Bapak Yusron Munawir, M.H Kata Kunci: Analisis Yuridis, Standar Keamanan, Pantai KedungTumpang Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya insiden yang menimpa wisatawan yang sedang berwisata di pantai Kedungtumpang Tulungagung menjadi salah satu bukti lemahnya standar keamanan terhadap wisatawan di pantai Kedungtumpang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana keselamatan serta penjagaan oleh pihak pengelola. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana standar keamanan bagi wisatawan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana implementasi keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang? 3) Bagaimana keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (sosiologis), dimana penulis secara langsung turun ke lapangan uutuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Standar keamanan bagi wisatawan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tulungagung diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata. Namun, terdapat beberapa peraturan yang mengatur aspek keamanan dan keselamatan wisatawan di tempat wisata yang ada pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia menjelaskan bahwa keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah menjelaskan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia harus memperhatikan keamanan terkait rencana pembangunan nasional, kondisi sosiologis, dan demografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan lingkungan strategis, dan indeks keamanan pantai. 2) Implementasi keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata. Namun fakta dilapangan belum sesuai dilaksanakan. Banyak kelemahan dan kekurangan pendanaan yaitu tidak adanya ruang/area kantor dan juga APAR, kurangnya SDM dan kendala biaya, dan tidak memiliki menara pengawas. 3) Keamanan bagi wisatawan di Pantai Kedungtumpang Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini berdasarkan dalil al-qur’an surat An-Kabut ayat 20 menjelaskan bahwa pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang Islami memberikan ketenangan hati dan jiwa bukan berarti membatasi kegiatan manusia. Pada sistem pemerintahan di dalam agama Islam seperti khalifah, kepala negara atau imam adalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama.

Actions (login required)

View Item