PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM PROGRAM KOTAKU DI DESA SIDOKERTO DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2021

MUHAMMAD ABI ZAKARIA, 12103193021 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2025) PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM PROGRAM KOTAKU DI DESA SIDOKERTO DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2021. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (344kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (278kB)
	Text BAB I.pdf Download (357kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (252kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)

Abstract

Muhammad Abi Zakaria, 12103193021 “PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM PROGRAM KOTAKU DI DESA SIDOKERTO DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2021” Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum ,Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2025, pembimbing Satrio Wibowo, M.H. Kata kunci: Persampahan,Peraturan Daerah, dan KOTAKU Mobilitas dan gaya hidupan masyarakat yang semakin hari bertambah tinggi membuat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membangun kawasan permukiman yang layak menyebabkan banyaknya kawasan kumuh yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang tergolong kumuh yaitu Kabupaten Jombang khususnya Desa Sidokerto. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan pembangunan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang layak. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan masalah permukiman kumuh di Indonesia hingga mencapai 0%. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan bagaimana pengelolaan persampahan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sidokerto berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kedua, menjelaskan faktor yang menghambat pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Ketiga, menjelaskan bagaimana tinjauan fiqih Siyasah Syariyyah terhadap pengelolaan persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berfokus pada pengelolaaan persampahan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021- 2041. Sumber data diperoleh dari peristiwa, informan dan dokumentasi terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan persampahan dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Desa Sidokerto terdapat beberapa capaian yang belum efektif, yaitu: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ini sehingga banyak masyarakat yang belum bisa menerima, seperti pemberian tong sampah disetiap rumah yang kemudiam menjadi sorotan penolakan dari masyarakat karena terdapat penarikan iuran, serta kurangnya kordinasi antara internal pelaksana program KOTAKU di Desa Sidokerto. 2) Faktor penghambat program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Desa Sidokerto secara garis besar adalah masalah sumber daya dan komunikasi sehingga program tersebut masih belum efektif untuk meningkatkan capaian pelaksanaan program KOTAKU masih belum bisa terwujud sepenuhnya. 3) Tinjauan Fiqih Siyasah Syariyyah terhadap pengelolaan persampaham. Dalam perspektif fiqih siyasah syariyyah, pengelolaan persampahan merupakan bagian dari tanggung jawab ulil amri (pemerintah) untuk mewujudkan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan mencegah mafsadah (kerusakan) di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah dalam fiqih siyasah syariyyah tidak sekadar masalah teknis, tetapi juga ibadah sosial dan amanah publik yang harus dijalankan xiii secara adil, teratur, dan berkesinambungan demi kemaslahatan umat dan kelestarian bumi.

Actions (login required)

View Item