IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG BERKELIARAN BEBAS ATAU DALAM PASUNGAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK EDWARD III

INTAN KURNIA FITRIANI DEWI, 126103201009 and SITI KHOIROTUL ULA, 199002072019032017 (2026) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG BERKELIARAN BEBAS ATAU DALAM PASUNGAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK EDWARD III. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (334kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (172kB)
	Text BAB I.pdf Download (350kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Intan Kurnia Fitriani Dewi, NIM 126103201009, Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Terhadap Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Berkeliaran Bebas Atau Dalam Pasungan Di Dinas Sosial Kabupaten Blitar Perspektif Teori Kebijakan Publik Edward III, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Dr. Siti Khoirotul Ula, M.H.I. Kata Kunci : Implementasi Undang – undang, ODGJ, Teori Edward III Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung terus meningkatkan disetiap tahunnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kesehatan jiwa merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan masyarakat yang sering kali terabaikan. Di Kabupaten Blitar, stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ masih tinggi, yang mengakibatkan banyak individu mengalami pelanggaran hak asasi manusia.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa hadir sebagai langkah hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ODGJ. Namun, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Berkeliaran Bebas atau Dalam Pasungan Di Kabupaten Blitar? 2)Bagaimana Implementasi Undang – Undnag Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar Perspektif George Edward III?. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yang merupakan penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum, Pendekatan penelitian sosiologi hukum adalah cara untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling berhubungan. Dalam pendekatan ini, peneliti melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh budaya serta interaksi antarindividu. Ada beberapa metode yang digunakan, seperti mengumpulkan data melalui survei atau wawancara.Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah menjalankan sesuai dengan ketentua yang ada. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu diperbaiki kedepannya seperti : (a) stigma sosial yang melekat pada individu-individu ini seringkali menghalangi upaya reintegrasi mereka ke dalam Masyarakat, (b) sosialisasi mengenai kesadaran dari pihak keluarga dan lingkungan sekitar dalam penanganan orang dengan gangguan Jiwa. Dalam Perspektif Edward III menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar dari empat variable. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang efektif, sehingga informasi tentang layanan kesehatan jiwa belum dapat menjangkau semua masyarakat. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat layanan kesehatan jiwa belum dapat menjangkau semua wilayah di Kabupaten Blitar. Ketiga, birokrasi yang masih kompleks dan lambat membuat proses pengajuan layanan kesehatan jiwa menjadi sulit. Keempat, disposisi masyarakat yang masih kurang memahami tentang gangguan jiwa membuat mereka enggan untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam empat variable tersebut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar.

Actions (login required)

View Item