PENYELESAIAN SENGKETA PRA-NIKAH AKIBAT LARANGAN ADAT NGALOR-NGULON DALAM TINJAUAN URF (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten blitar)

SALSABILLA FANISA, 1860102221034 and EKO SISWANTO, 197902032008011009 (2026) PENYELESAIAN SENGKETA PRA-NIKAH AKIBAT LARANGAN ADAT NGALOR-NGULON DALAM TINJAUAN URF (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (201kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (87kB)
	Text BAB I.pdf Download (313kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB VI..pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salsabilla Fanisa, 1860102221034, Penyelesaian Sengketa Pra-Nikah Akibat Larangan Adat Ngalor-Ngulon Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing: Dr. Eko Siswanto, M.H.I. Kata Kunci: Sengketa, Pra-nikah, Adat Ngalor-Ngulon, ‘Urf. Penelitian ini menelaah tinjauan ‘Urf dalam penyelesaian sengketa pranikah akibat larangan adat ngalor-ngulon di desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Adat ngalor-ngulon senantiasa masih dipakai masyarakat desa Balerejo untuk penentuan lanjut tidaknya perkawinan. Yang diyakini jika dilanggar akan membawa petaka didalam rumah tangga dan keluarga. Dalam hukum islam, larangan tentang perkawinan dengan arah rumah tidak termasuk hukum yang harus dipatuhi. Sehingga tinjauan ‘urf terhadap adat ngalor-ngulon menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada: 1.) Bagaimana Penyelesaian sengketa pranikah akibat larangan adat ngalor-ngulon di Desa Balerejo?2.) Bagaimana Penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat ngalor-ngulon di desa balerejo dalam tinjauan ‘urf?. Adapun tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat ngalorngulon menurut desa Balerejo serta tinjaun ‘urf terhadap penyelesaian sengketa pra-nikah larangan adat ngalor-ngulon. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datayang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi pengecekan keabsahan data. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1.) Penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat ngalor-ngulon di Desa Balerejo pada umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi berupa musyawarah keluarga dan mediasi tokoh adat serta tokoh agama. Hasil musyawarah sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kesepakatan yang adil karena masih didominasi oleh kekuatan adat. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil cenderung berupa pembatalan pernikahan, meskipun tidak memiliki dasar hukum Islam yang kuat, serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pihak yang bersangkutan.2.) Dalam tinjauan ‘urf, larangan adat ngalor-ngulon tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, melainkan termasuk ‘urf fasid, karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang tidak mengenal larangan perkawinan berdasarkan arah geografis. Meskipun secara sosiologis adat ini memenuhi unsur kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat, namun secara normatif tidak dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara hukum Islam dan adat melalui edukasi keagamaan, optimalisasi peran tokoh agama, serta penguatan musyawarah yang lebih objektif, agar penyelesaian sengketa tidak hanya mempertahankan nilai budaya, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Actions (login required)

View Item