PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro)

MUHAMMAD RISNU KAHFINUDDIN, 1860102223305 and MUNIR, 196601211992031001 (2026) PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (613kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (346kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (485kB)
	Text BAB I.pdf Download (734kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (838kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (369kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Muhammad Risnu Kahfinuddin, 186010223305, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026. Pembimbing: Dr. Munir, M.Hum. Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, PPPK, Pengadilan Agama Bojonegoro. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Dalam praktiknya, kewajiban nafkah anak pasca perceraian sering menghadapi berbagai kendala, terutama apabila ayah berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Status kepegawaian P3K yang bersifat kontraktual dan memiliki ketidakpastian penghasilan dapat memengaruhi konsistensi pemenuhan nafkah anak. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam praktik di Pengadilan Agama Bojonegoro, di mana masih terdapat ayah berstatus P3K yang mengalami kesulitan atau tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak secara optimal. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ayah berstatus P3K dan bagaimana pemenuhan nafkah anak tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ayah berstatus P3K serta untuk memahami pemenuhan nafkah anak tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari hakim, panitera, pihak ibu, dan pihak ayah berstatus P3K. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah anak oleh ayah berstatus P3K belum berjalan secara optimal. Pemenuhan nafkah anak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ayah, sistem kerja kontrak, serta kesadaran dalam melaksanakan tanggung jawab pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian dan kondisi ekonomi mengalami perubahan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi, penyesuaian besaran nafkah berdasarkan kemampuan ayah, serta pelaksanaan eksekusi apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi.

Actions (login required)

View Item