HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SE KABUPATEN BLITAR)

MA’IDATUL HUSNA, 1712143046 (2018) HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SE KABUPATEN BLITAR). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (208kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (466kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (601kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (166kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (50kB)

Abstract

ABSTRAK Ma’idatul Husna, NIM 1712143046, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Indri Hadisiswati, S.H., M.H. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pendidikan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hukum Islam. Penelitian ini di latar belakangi oleh pendidikan anak penyandang disabilitas yang di lihat bahwa anak penyandang disabilitas masih rentan terhadap lingkungannya dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ketidaksaman perolehan pendidikan bagi anak normal dan penyandang disabilitas berbeda, jadi timbul rasa tidak percaya diri kepada mereka. Hak pendidikan penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka aturan tersebut harus di laksanakan, bukan hanya undang-undang saja yang mengatur, tetapi hukum Islam juga. Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan tentang hak pendidikan penyandang disabilitas menurut UndangUndang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui programprogram tentang pendidikan di Kabupaten Blitar, 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan penyandang disabilitas, 4) Bagaimana hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 dalam prespektif Hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar, 2) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program-program tentang pendidikan di Kabupaten Blitar menurut Hukum Islam. 3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan penyandang disabilitas. 4) Untuk mengetahui hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 dalam prespektif Hukum Islam. Metode yang di gunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan teknik pengumpulan datanya ialah dengan melakukan suatu pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan penelaahan seluruh data yang di peroleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, fakta-fakta pengamatan (observasi), dan dokumenter yang tersedia kemudian reduksi data lalu yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Kabupaten Blitar sudah berupaya dalam memenuhi sistem pendidikan penyandang disabilitas. Tetapi masih ada peraturan yang tidak di terapkan dalam memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas yang ada dalam Undang-Undang RI No. 8 Tentang Penyandang Disabilitas. Aturan yang tidak di terapkan ialah: belum terpenuhinya fasilitas pendidikan pada masing-masing anak penyandang disabilitas, belum terpenuhinya akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas, belum terpenuhinya pendampingan pada masing-masing anak penyandang disabilitas di Sekolahan dan hanya seorang guru yang ada. 2) Program kerja dari Cabang Dinas Pendidikan untuk pendidikan anak penyandang disabilitas ialah: peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, mengadakan pelatihan untuk Kepala Sekolah dan guru, managerial sekolah, sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB), pemberian beasiswa untuk anak penyandang disabilitas yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas. Dari beberapa program kerja tersebut, program kerja yang masih belum terpenuhi ialah pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas. Misalnya tuna rungu yang fasilitas untuk mereka hars bergantia. Hal tersebut karena kurangnya dana untuk mempoeh alat tersebut. 3) Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan adalah dengan berbagai cara. Salah satu yang menjadi prioritas adalah dengan me rehabilitasi penyandang disabilitas. Misalnya masalah kemandirian, pihak Dinas Sosial mengadakan pelatihan-pelatihan agar penyandang disabilitas jadi lebih mandiri dan beguna di lingkungannya. Selain pelatihan, Dinas Sosial memberikan bantuan seperti uang, sembako, serta alat bantu untuk mereka. 4) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menurut hukum Islam sudah baik sudah sesuai. Pemerintah dalam membuat Undang-Undang sudah sangat jelas dan rinci. Tetapi dalam realita terlihat belum maksimal dalam pelaksanaannya. Tetapi bukan serta merta itu kesalahan dari pemerintah saja, di dalam undang-undang juga terdapat peraturan tentang peran masyarakat. Jadi masyarakat juga berperan penuh dalam hal memberikan perlindungan serta hak-hak penyandang disabilitas tanpa adanya deskriminasi. Karena dalam hukum Islam, manusia di pandang sama tanpa adanya perbedaan.

Actions (login required)

View Item