PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

KUKUH BAGUS BUDI IRAWAN, 1711143039 (2018) PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (207kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (515kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Kukuh Bagus Budi Irawan, 1711143039,Praktek Jual Beli Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang N0 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Budi Kolistiawan, S.Pd., M.E.I. Kata Kunci: Sistem Dropship, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hukum Islam Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi bebeerapa aspek dalam kehidupan manusia dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selain dapat dilakukan secara konvensional, dapat juga dilakukan melalui online. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Transaksi dengan cara dropship memungkinkan dropshiper dalam bertransaksi tidak mempunyai barang secara fisik melainkan hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dilakukan oleh supplier secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas mengenai sejauh mana tanggung jawab dropshiper apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi dengan sistem dropship. Di dalam Hukum Islam sejauh mana sistem jual beli dropship berkambang dari zaman munculnya muamalah pada zaman Rosullulah SAW hingga sampai sekarang. Sistem perdagangan semacam itu diperbolehkan menggunakan perjanjian samsarah. semua harus dicatat bahwa dropshipper juga harus jujur dan benar informasi mengenai kondisi dan spesifikasi barang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem perdagangan dropship dan meninjau praktiknya dari perspektif Undangundang Perlindungan Konsumen Hukum Islam. Di dalam skripsi ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah bertujuan untuk menjelasakan secara rinci mekasnisme praktek jual beli dropship dari berbagai sidit pandang, yaitu 1) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem dropship?, 2) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem dropship ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem dropship ditinjau dari Hukum Islam?. Berbicara tentang pandangan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli dropship penulis berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual dan juga dari Hukum Perlidungan Konsumen sendiri mengizinkan dengan syarat sesuai prosedur mekanisme jual beli yang benar dan diantara masing-masing pihak mendapatkan hak-nya. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki. Cara ini bisa disebut simsarah yang disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama, kesimpulannya tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang

Actions (login required)

View Item