IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL SAWAH: ANALISIS AKAD MUKHABARAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

DEVI PERMATA PUTRI, 1860101223215 and AMILIS KINA, 198508232023212030 (2026) IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL SAWAH: ANALISIS AKAD MUKHABARAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (615kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (379kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (219kB)
	Text BAB I.pdf Download (293kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (972kB)

Abstract

Di Desa Balerejo praktik bagi hasil sawah masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Sistem perjanjian bagi hasil dalam hukum islam disebut sebagai akad mukhabarah, yang menekankan keadilan dan kejelasan, dan perjanjian bagi hasil juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem yang diterapkan di Desa Balerejo sudah sesuai dengan akad mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Balerejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil sawah di Desa Balerejo dilaksanakan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan asas saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perspektif akad mukhabarah, praktik tersebut secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad karena terdapat pihak yang berakad, objek akad, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena tidak dibuat secara tertulis dan tidak disahkan oleh kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem bagi hasil sawah di Desa Balerejo telah sesuai dengan prinsip kerja sama dalam akad mukhabarah karena mengandung unsur kerelaan, kepercayaan, dan pembagian hasil yang disepakati bersama. Namun, dari perspektif hukum positif praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membuat perjanjian tertulis agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Ekonomi Islam Hukum > Undang-undang
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	1860101223215 DEVI PERMATA PUTRI
Date Deposited:	06 Nov 2026 01:56
Last Modified:	06 Nov 2026 01:56
URI:	https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/73407

Actions (login required)

View Item