IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

HANIK MASFUFAH, 17104153022 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (390kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (229kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (43kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (459kB) | Preview
	Text BAB II .pdf Download (730kB)
	Text BAB III.pdf Download (290kB)
	Text BAB IV.pdf Download (328kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (741kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (227kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Hanik Masfufah, NIM 17104153022, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. H. A. Muhtadi Anshor. M.Ag., Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi karena peredaran minuman beralkohol yang semakin hari semakin tinggi di Kabupaten Tulungagung membuat masyarakat ketidaknyamaan dan meresahkan warga. Sehingga pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat regulasi pembuatan peraturan daerah untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol yaitu peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Fokus penelitian dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam. 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verfikasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam yaitu sudah sesuai dengan kaidah hukum islam namun masih kurang efektif karena pemerintah sebagai penguasa sudah melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan daerah untuk kemaslahatan masyarakat namun masih saja masyarakat tidak mau menaati peraturan daerah yang ada. Sudah djelaskan bhawa khamar adalah induk keburukan, yang mengakibatkan seseorang berbuat kejahatan dan kerusakan dalam masyarakat. Minuman khamar diharamkan atas dasar ayat al-quran, hadist dan ijm’ul muslimin. Sesuai dengan kaidah fiqh saad dzariah yaitu tindakan pencegahan yang menyebabkan ketergantungan dan bisa memabukkan sehingga lebih baik untuk menghindari mudharatnya karena dari segi manfaatnya tidak ada. 2) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena dalam pelaksanaan dilapangan terdapat beberapa warung dan cafe karoke yang belum memilki izin penjualan minuman beralkohol dan dari tim pengawasan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol belum bisa bekerja secara maksimal dalam pengawasannya karena kurangnya koordinasi satu sama lain. Serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Actions (login required)

View Item