PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH CALON BUPATI DENGAN STATUS TERSANGKA (STUDI PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

INAMA ANUSANTARI, 17104153054 (2019) PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH CALON BUPATI DENGAN STATUS TERSANGKA (STUDI PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (747kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (727kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (498kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (657kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Inama Anusantari, NIM. 17104153054, Preferensi Masyarakat dalam Memilih Calon Bupati dengan Status Tersangka (Studi Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag Kata Kunci: Preferensi Masyarakat, Pemilihan Bupati, Status Tersangka dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya calon kepala daerah yang berstatus tersangka ikut dalam gelaran pemilihan daerah. Dan dari Sembilan kepala daerah di Indonesia yang berstatus tersangka, ada dua daerah yang berhasil memperoleh suara dominan, salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung. Meskipun telah berstatus tersangka namun masyarakat Tulungagung masih memiliki kecenderungan untuk memilihnya kembali. Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif, (2) Bagaimana preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif, (2) Untuk mengetahui preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan dari ketiganya yaitu triangulasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) data reduction (reduksi data), (2) data display (penyajian data) dan (3) Conclusion drawing yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama Tingkat kesadaran memilih masyarakat Tulungagung dalam pemilihan bupati tahun 2018 tergolong tinggi, hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka golput. Namun pemahaman masyarakat akan visi-misi dan profil masing-masing pasangan calon masih kurang. Status tersangka yang disandang salah satu calon bupati nyatanya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan pemilih. Danfaktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih calon bupati dengan status tersangka adalah (a) stigma “orang baik” yang tertanam dalam figur pasangan calon bupati, (b) Hasil kinerja pasangan calon bupati selama menjabat sebagai bupati dan calon bupati, (c) visi-misi dan kesesuaian program pasangan calon bupati yang sudah terbukti selama menjabat, (d) masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pasangan calon bupati, e) karena adanya permintaan orang tua atau kerabat, (f) Kecocokan dengan partai politik pengusung, (g) kekompakan relawan dan pendukung calob bupati dan (h) tujuan dan niat menjadikan wakil bupati petahana menjadi bupati. Preferensi masyarakat tersebut pada dasarnya tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam aturan perundangundangan tidak melarang tindakan masyarakat yang memilih calon bupati dengan status tersangka. Dan kedua Preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka menurut Islam pada prinsipnya mengandung sebuah mafsadat, sebab sudah pasti hal ini bersinggungan dengan aturan-aturan dan kondisi yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Namun kendati sebuah mafsadat, menjadi boleh jika tujuannya mengatasi mafsadat yang jauh lebih besar serta sarana mencapai maslahat bagi kaum muslimin.

Actions (login required)

View Item