KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN FIQH SIYASAH

HENDRI WAHYU LESTARI, 17104163081 (2020) KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (708kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (126kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (375kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (116kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB) | Preview

Abstract

viii ABSTRAK Hendri Wahyu Lestari, NIM. 17104163081, Ketentuan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Fiqh Siyasah, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2020, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H. Kata Kunci: presidential threshold, fiqh siyasah, pengangkatan kepala negara. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apakah penerapan ambang batas sebagai syarat pencalonan pemimpin tersebut relevan dengan konsep pengangkatan kepala negara dalam fiqh siyasah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, pertama, bagaimana ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Kedua, bagaimana relevansi sistem presidential threshold ditinjau dari perspektif fiqh siyasah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis melalui teknik content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperlemah sistem presidensial dan prinsip negara demokrasi yang dianut Indonesia. Dalam sistem presidensial dan demokrasi, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat sehingga dalam mekanisme pemilihan presiden lazimnya dipilih langsung oleh rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (pilihan rakyat). Namun dengan adanya ketentuan presidential threshold justru menggugurkan prinsip sistem presidensial dan demokrasi yang dianut Indonesia karena aspirasi kehendak rakyat telah diabaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan presidential threshold tidak relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. 2) Terdapat dua pendapat utama mengenai relevansi presidential threshold dengan fiqh siyasah. Pendapat pertama menyatakan ketentuan presidential threshold tidak relevan dengan konsep fiqh siyasah. Hal ini dikarenakan ketentuan presidential threshold menjadikan calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat maupun representasi kehendak rakyat. Sementara pendapat kedua menyatakan ketentuan presidential threshold relevan dengan konsep fiqh siyasah sesuai dengan kaidah fiqh layungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman yakni “tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.

Actions (login required)

View Item