PENYELENGGARAAN PRASARANA PADA PERPOTONGAN JALUR KERETA OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

WAIS ALQORNI, 17104163023 (2020) PENYELENGGARAAN PRASARANA PADA PERPOTONGAN JALUR KERETA OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG). [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (406kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (220kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (361kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (583kB)
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (291kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (387kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (424kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (271kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Wais Alqorni, 17104163023, Penyelenggaraan Prasarana pada Perpotongan, Jalur Kereta oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Penyelenggaraan Prasarana, Perpotongan Jalur Kereta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Siyasah Syar’iyah Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus kecelakaan akibat tertabrak kereta di perlintasan sebidang yang tidak berpalang pintu, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung yang menimpa salah satu mahasiswa asal IAIN Tulungagung. Faktor kurang tersedianya prasarana yang memadai pada perlintasan sebidang tanpa palang pintu menjadi persoalan terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung, 2) Bagaimana penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian 3) Bagaimana penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan siyasah syar’iyah Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi Hasil penelitian ini adalah: 1) Penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung, yang belum berpalang pintu tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya perlintasan sebidang yang belum memiliki ijin dan tidak memenuhi standar keselamatan,dan rendahnya kesadaran masyaraka terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang. 2) Penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung, tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. 3) Penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung, bertentangan dengan konsep siyasah syariyah yaitu pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan dengan berlandaskan syariat islam yang universal.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 17104163023 WAIS ALQORNI
Date Deposited: 06 Nov 2020 04:06
Last Modified: 06 Nov 2020 04:06
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/17171

Actions (login required)

View Item View Item