PROSES PENANGANAN PERKARA PENIPUAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM

SAFINATUNAJAH, 17101153045 (2019) PROSES PENANGANAN PERKARA PENIPUAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (526kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (25kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Download (341kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Safinatunajah, NIM. 17101153045. Proses Penangan Perkara Penipuan Di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Lpkni) Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung, Pembimbing Dr. H. Asmawi, M.Ag. Kata Kunci : Hukum Islam, Lpkni, Penipuan, Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilatar belakangi karena konsumen merasa sangat dirugikan atas tidak tanggung jawabnya produsen. Konsumen tidak mengerti antara hak dan kewajiban. Ada peraturan yang memberlakukan tentang perlindungan konsumen, namun dengan sangat minimnya pengetahuan para pihak sering terjadi perenggutan hak diantara produsen maupun konsumen, dominan pihak konsumen. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999? 2) Bagaimana proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Hukum Islam? 3) Bagaimana perbandingan tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 2) Untuk mengetahui dan memahami proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Hukum Islam. 3) Untuk mengetahui dan memahami perbandingan tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data atau informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisis isi dan analisis perbandingan. Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa : 1) Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. 2) 3) Perbandingan terhadap tindak pidana perkara penipuan menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam adalah secara prosedur menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pelaksanaannya sama hal nya dengan prosedur yang diterapkan dalam hukum islam. Karena pemilik lembaga tersebut mengedepankan prinsip syariah, walaupun tidak berlebel syariah. Walaupun masih ada hal lain yang belum sesuai syariah.

Actions (login required)

View Item