PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Otoritas Jasa Keuangan Jember)

MELIA WARDANI RASIHA, 12850221013 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Otoritas Jasa Keuangan Jember). [ Thesis ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (247kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (447kB)

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Perspektif Maqasid Syariah (Studi Otoritas Jasa Keuangan Jember)” diteliti oleh Melia Wardani Rasiha, dengan dibimbing oleh Dr. Qomarul Huda, M.Ag, dan Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Maqasid al-Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan serta pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan financial technology peer to peer lending yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember, dari semua laporan pengaduan tersebut terkait korban yang menerima teror dari debt collector dan juga seringkali disalahgunakan data pribadinya. Sehingga diperlukannya pengkajian bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam sektor jasa keuangan. Fokus pertanyaan dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap pengguna Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah?, 2) Bagaimana pespektif maqasid al-syariah terkait perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap pengguna Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan dan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan meliputi dua hal pertama bentuk perlindungan hukum preventif meliputi penguatan regulasi, peningkatan perlindungan konsumen dengan menerapkan lima prinsip perlindungan konsumen (1) Edukasi yang memadai. (2) Keterbukaan dan transparansi informasi. (3) Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. (4) Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen. (5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kedua, bentuk perlindungan represif meliputi fasilitasi pengaduan, tindak penghentian kegiatan, dan pembelaan hukum kepada konsumen sebagaimana tercantum dalam POJK No 6/POJK/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. 2) Perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen financial technology peer to peer lending ditinjau dari perspektif maqashid syariah masuk kedalam dua ranah penting maqasid al-syariah yaitu Pertama, perlindungan jiwa (hifz nafs) terhadap konsumen yang menerima teror, ancaman serta intimidasi dari pihak debt collector. Kedua, Perlindungan kehormatan (hifz Ird), kepada pengaduan konsumen yang menerima pencemaran nama baik dan bentuk penyebaran data pribadi konsumen.

Actions (login required)

View Item