SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Industri Batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

RASYIDAH MAHARDIANTI, 12101193140 (2023) SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Industri Batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (594kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (430kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (570kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (302kB) | Preview

Abstract

Rasyidah Mahardianti, 12101193140, Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 tahun 2003 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Industri Batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak, S.A.g., M.H.I. Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Buruh Pengrajin Batik, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sistem pengupahan pada para buruh pengrajin batik dalam bekerja guna mendapatkan upah untuk memenuhi kehidupannya. Permasalahannya pemberian upah pada buruh masih tergolong rendah dan di bawah UMR kabupaten/kota. Pada salah satu industri batik terdapat ketidakpastian pada upah yang diberikan. Perjanjian kerja yang dilakukan pada semua industri batik secara lisan sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Fokus penelitian tentang sistem pengupahan buruh pengrajin batik ini adalah: 1) Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh pengrajin batik desa Kalangbret kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh pengrajin batik desa Kalangbret menurut Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?; 3) Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh pengrajin batik desa Kalangbret menurut Hukum Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh Pengrajin batik desa Kalangbret kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung; 2) Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung; 3) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin batik Desa Kalangbret Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta melalui pendekatan data empiris. Sumber penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dengan pihak pengelola industri dan buruh/pekerja dengan observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengupahan yang diterapkan pada buruh pengrajin batik desa Kalangbret terdapat dua macam yaitu sistem upah mingguan dan sistem upah borongan. 2) Berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan mengenai pelatihan kerja sudah sesuai dengan undang-undang, waktu kerja dan upah yang diterapkan oleh majikan belum sesuai dengan undang- undang. Upah yang diberikan oleh masing-masing pengelola industri kepada buruh pengrajin batik masih di bawah UMR Kabupaten Tulungagung. 3) Berdasarkan Hukum Islam, akad yang digunakan oleh pengelola industri batik cap printing sudah sesuai dengan Hukum Islam, tetapi untuk buruh yang bekerja pada industri batik tulis belum sesuai karena adanya ketidakjelasan pada pemberian upah.

Actions (login required)

View Item