PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DITINJAU DARI TEORI SISTEM HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

NOVI AINUN JARIYAH, 12102193197 (2023) PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DITINJAU DARI TEORI SISTEM HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (561kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (486kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (326kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
Preview	Text DAFAF PUSTAKA.pdf Download (185kB) | Preview

Abstract

Novi Ainun Jariyah, 12102193197, Pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Mencegah Perkawinan Anak Ditinjau dari Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing : Indri Hadisiswati, M.H. Kata kunci : Pusat Pembelajaran Keluarga, Perkawinan Anak, Teori Sistem Hukum Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai program untuk mencegah perkawinan anak dengan latar belakang masih banyak kasus perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek pasca berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang kemudian pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah perkawinan anak. (2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah perkawinan anak. (3) Bagaimana pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah perkawinan anak ditinjau dari teori sistem hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris karena metode ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sedang berlangsung dan berlaku terhadap kejadian atau hukum di masyarakat. Peneliti juga melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan menggabungkan data dari berbagai sumber hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan program PUSPAGA dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek dengan konseling pra-nikah yang akan menghasilkan surat rekomendasi yang berbunyi diizinkan atau ditunda untuk menikah. Jika melihat data catatan perkawinan anak di KUA Kabupaten Trenggalek, program ini mengalami penurunan perkawinan anak, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah perkawinan anak. (2) Faktor pendukungnya antara lain perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), dukungan dari Kemen PPA dan Dinas P3A, dukungan masyarakat dan itikad baik dari para pihak serta sarana prasarana yang mendukung. Faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan sosialisasi membutuhkan waktu yang banyak dan kurangnya keterlibatan pemerintah desa dalam menyebarkan hasil sosialisasi, adanya pemerintah desa yang tidak memahami isi SOP yang baru, adanya norma-norma sosial dan budaya yang masih mengakui perkawinan anak. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan serta hak-hak anak.(3) Ditinjau dari teori sistem hukum pelaksanaan program PUSPAGA dalam mencegah perkawinan anak belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan antara subsistem belum saling mendukung, struktur hukum dan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih ada kalimatnya yang multitafsir, dalam konteks budaya hukum masih terdapat ketidakseimbangan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan kecenderungan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, cenderung dilakukan dengan cepat dan minim pertimbangan.

Actions (login required)

View Item