FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARI’AH

IRMA FUADATUN NISAK, 17104153102 (2023) FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARI’AH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (790kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (613kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (559kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (370kB)

Abstract

ABSTRAK Irma Fuadatun Nisak, NIM. 17104153102, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari Hukum Positif dan Maqashid Syari’ah, Prodi Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Pembimbing: Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperda, Hukum Positif, dan Maqashid Syari’ah. Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya peraturan daerah yang disusun oleh DPRD Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Terhitung tahun 2019 adalah tahun terakhir DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengesahkan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah? 2) Bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari hukum positif? Dan 3) Bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari Maqashid Syari’ah? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, 2) Untuk menganalisis fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari hukum positif, dan 3) Untuk menganalisis fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari Maqashid Syari’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus atau field research. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data,yaitu meliputi menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan kategori, menghasilkan kategori, dan menulis memo. Sementara pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berdasarkan inisiatif DPRD maupun langsung dari eksekutif atau pemerintah daerah sudah berjalan sesuai dengan mekanismenya, namun dalam menjalankan fungsi legislasi secara teknis, DPRD Kabupaten Tulungagung masih bergantung pada staf ahli, dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang mendukung. Selain itu terdapat kendala yang ditemui DPRD Kabupaten Tulungagung ketika menjalankan fungsi legislasi yaitu keterbatasan waktu. 2) Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjaudengan hukum positif tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD meskipun faktanya telah bergantung kepada staf ahli dan menemui kendala meluangkan waktu. 3) Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah belum sejalan dengan prinsip maqashid syari’ah, baik itu hifdzuddin, hifdzunnasl, hifdzul ‘aql, hifdzul mal dan hifdzul ‘irdh. Hal ini dikarenakan anggota DPRD tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk mendukung fungsi legislasi, dan kurang memiliki kesadaran untuk menambah ilmu dalam bidang legislasi.

Actions (login required)

View Item