IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

GILANG DZULKIFLI IMAM, 12103183031 (2023) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (738kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (381kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB) | Preview

Abstract

Gilang Dzulkifli Imam, 12103183031, Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah, Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung, Program Studi: Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu hukum, UIN SATU Tulungagung, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin. SH. M. Hum. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Gelandangan, Pengemis, Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah Pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis dalam mendapatkan kesejahteraan sosial berupa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan kewajiban negara. Pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung masih belum terlaksana dengan baik, banyak gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran dikarenakan keterbatasan fasilitas yang ada pada institusi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung. Maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif dan Fiqih Siyasah. Peneliti merumuskan beberapa permasalahan mengenai implementasi pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah dusturiyah, sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung. (2) Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. (3) Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial belum sepenuhnya bisa dikatakan berhasil, karena dilihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di sudut-sudut kota. (2) Pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Dalam hal kesejahteraan berupa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung masih dilakukan dengan penanganan seadanya dan juga karena faktor kurangnya sarana dan fasilitas panti penampungan Dinas Sosial untuk pemberian modal keterampilan. (3) Pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung menurut perspektif fiqih Siyasah Dusturiyah, menyebuktan bahwa pemerintah harus berlaku adil dalam memenuhi hak kesejahteraan bagi warga negaranya sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa setiap hubungan pemerintah dan kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan yang baik dan kemaslahatan umum kepada rakyatnya.

Actions (login required)

View Item