PEMBEDAAN AKSES MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI KETURUNAN PERNIKAHAN BEDA SUKU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI PEMIKIRAN JAMALUDDIN ATHIYAH (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Jayapura)

ANJAS PRATIWI, 128509203012 (2024) PEMBEDAAN AKSES MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI KETURUNAN PERNIKAHAN BEDA SUKU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI PEMIKIRAN JAMALUDDIN ATHIYAH (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Jayapura). [ Thesis ]

	Text COVER.pdf Download (874kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (630kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (420kB)
	Text BAB I.pdf Download (463kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (451kB)

Abstract

Anjas Pratiwi, NIM 128509203012 Tesis yang berjudul “Pembedaan Akses Mendapatkan Pekerjaan Bagi Keturunan Pernikahan Beda Suku dan Implikasinya Terhadap Nafkah Keluarga Ditinjau dari Pemikiran Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Jayapura)” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, SHI, M.Hum, dan Dr. H. Nur Fadhilah, M.H Kata Kunci: hak bekerja, nafkah keluarga, keturunan beda suku, pembedaan akses Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya keturunan dari pernikahan beda suku yang memiliki akses berbeda dalam mendapatkan pekerjaan hal ini didasari oleh keturunan dangan latar belakang suku Papua dan non Papua yang berada di Kota Jayapura. Dalam peraturannya hak mendapatkan pekerjaan berlaku bagi siapa saja tanpa adanya pembedaan antara satu sama lain. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun pada kenyataanya di wilayah Kota Jayapura masih terjadi pembedaan mendapatkan pekerjaan begi keturunan beda suku Papua dan non Papua dalam mendapatkan hak bekerja, hal tersebut berdampak kepada nafkah yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup di dalam rumah tangga. Selanjutnya berdasarkan pemikiran dari Jamaluddin Athiyah berdasarkan maqasid al – syari’ah bisa memberikan nilai kesesuaian yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi dalam aspek-aspek maqasid al – usrah dalam pembedaan akses mendapatkan pekerjaan serta aspek pemenuhan nafkah di dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana bentuk pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan beda suku di Kota Jayapura? 2). Bagaimana implikasi dari pembedaan akses bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kota Jayapura? 3). Bagaimana pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan beda suku ditinjau dari maqasid al – syari’ah Jamaluddin Athiyah? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku di Kota Jayapura secara pembedaan berbentuk afirmasi. Dimana merupakan afirmasi kepada keturunan suku Papua karena bentuk dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat asli Papua di Kota Jayapura. 2) Implikasi dari pembedaan akses bagi keturunan pernikahan beda suku dalam pemenuhan nafkah adalah lebih sulit mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan dan swasta atau pekerjaan formal sehingga untuk mendapatkan nafkah lebih rendah dibandingkan dengan keturunan yang memiliki latarbelakang suku Papua. 3) Ditinjau dari perspektif maqashid al –syari’ah xiii Jamaluddin Athiyah mengenai pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturnan beda suku dan implikasinya terhadap nafkah keluarga, belum memiliki kesesuaian yaitu konsep hifdẓl al-nāshl karena terjadi perbedaan antara keturunan beda suku Papua dan non Papua dalam akses mendapatkan pekerjaan sedangkan konsep yang memiliki kesesuaian adalah tanẓīm al- zānib al- Māliy lī āl- usrah karena harta atau nafkah yang dihasilkan oleh keturunan beda suku Papua dan non Papua digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Actions (login required)

View Item