ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)

WINDA MAYDINA ABADI, 12103173003 (2023) ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (583kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (90kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (257kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (877kB)

Abstract

Winda Maydina Abadi, NIM 12103173003, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Diskriminasi Dalam Pekerjaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019), Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H. Kata Kunci: fiqih siyasah, diskriminasi, pekerjaan, putusan mahkamah konstitusi Penelitian ini dilatarbelakangi adanya diskriminasi dalam pekerjaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan sebagian pegawai KPK kehilangan haknya untuk bekerja di lembaga tersebut. Diskriminasi dalam pekerjaan dalam penelitian ini dianalisis dari sudut pandang fiqih siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana diskriminasi dalam pekerjaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019? 2). Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap diskriminasi dalam pekerjaan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan diskriminasi dalam pekerjaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 2). Menganalisis fiqih siyasah terhadap diskriminasi dalam pekerjaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pemecatan terhadap 51 pegawai KPK merupakan sebuah bentuk perlakuan yang berbeda atau diskriminasi terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak beserta hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 2). Menurut fiqih siyasah, diskriminasi dalam pekerjaan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yaitu dalam agama Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT tanpa memandang manusia berdasarkan suku, bangsa, asal keturunan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi diatur dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan dalam hal ini sebagian pegawai KPK yang kehilangan haknya untuk bekerja di KPK merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap hak untuk bekerja sebagai akibat dari ditolaknya pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Selain itu, dalam Islam perlindungan terhadap hak pekerja juga bertujuan untuk menjaga tatanan kehidupan yang lebih baik untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memberikan perlindungan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya

Actions (login required)

View Item