PENGALIHRUPAAN BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MENJADI BARANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

SILVIA ADE PRASTIKA NAGA HANGGARA, 12101183114 (2022) PENGALIHRUPAAN BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MENJADI BARANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

This is the latest version of this item.

[img] Text
COVER.pdf

Download (2MB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (313kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (239kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (273kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (435kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (108kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB)
[img] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (95kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (239kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Silvia Ade Prastika Naga Hanggara, 12101183114, Pengalihrupaan Bantuan Sosial Uang Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi covid-19 Menjadi Barang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH. M.Hum. Kata Kunci: pengalihrupaan, bantuan sosial, uang tunai, barang, pandemi covid-19, hukum islam, hukum positif. Pemerintah tanggap dalam pengadaan program bantuan sosial. Dimana masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial setiap bulannya. Tetapi disamping itu ada kekecewaan masyarakat terkait bantuan sosial uang tunai yang dialihrupakan menjadi barang. Barang yang di dapat kualitasnya jelek. Selain itu juga barang yang di dapat jumalah atau nominalnya tidak sepadan dengan hak yang harusnya diterima sebesar Rp. 200.000,-. Perjanjian atau perikatan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa sebelumnya juga belum dilakukan. Maka penting dan menarik sekali mengkaji pengalihrupaan bantuan sosial uang tunai untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 menjadi barang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat Desa Moyoketen yang terdampak pandemi covid-19. 2) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan sistem pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen dalam perspektif Hukum Positif (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019). 3) Untuk mengetahui apakah pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen dalam perspektif hukum Islam (Fiqh Siyasah Idariyah). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris, berlokasi di Desa Moyoketen, Tulungagung. Data penelitian dikumpulkan dari informan dengan teknik wawancara mendalam secara langsung, dan data sekunder yang dikumpulkan dari media masa, media elektronik, dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa mengupayakan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dengan mempermudah dalam pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang. Selain itu alasannya juga karena supaya tepat sasaran dalam pembelian sembako oleh masyarakat yang harapannya untuk Kesehatan dari masyarakat itu sendiri. 2) Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah belum efektif. Masyarakat merasa kecewa terkait barang bantuan sosial yang kualitasnya jelek. Selain itu juga barang yang di dapat jumalah atau nominalnya tidak sepadan dengan hak yang harusnya diterima sebesar Rp. 200.000,-. Perjanjian atau perikatan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa sebelumnya juga belum dilakukan. 3) Pengalihrupaan bantuan sosial uang tunai menjadi barang menurut hukum islamxiii diperbolehkan apabila sesuai syariat islam. Tujuannya untuk kesejahteraan dan ketentraman bersama. Ketika semua berjalan dengan efektif, lalu kewajiban pemerintah serta pihak desa terkait penyaluran bantuan sosial terpenuhi sesuai hak yang harus diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) maka tidak ada ketimpangan maupun kesenjangan sosial di Masyarakat Desa Moyoketen. Apabila ada pihak yang mengambil keuntungan nominal besar, maka bisa disebut riba

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Ekonomi Islam
Hukum > Hukum Islam
Ekonomi > Ekonomi Syariah
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: 12101183114 SILVIA ADE PRASTIKA NAGA HANGGARA
Date Deposited: 06 Jun 2024 06:50
Last Modified: 06 Jun 2024 06:50
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/46755

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item