IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Kabupaten Kediri)

ZALZA MEIRA CAHYANI, 126103201028 (2024) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (710kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (201kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (20kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (128kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (955kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015 yang telah mengonfirmasi bahwa individu dengan disabilitas mental memiliki hak setara dalam partisipasi pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas mental dalam Pemilu bukanlah sekadar retorika melainkan telah ditegaskan secara jelas oleh legitimasi hukum. Di Kabupaten Kediri, seringkali hak pilih penyandang disabilitas mental diabaikan dengan dianggap tidak cakap secara hukum dan disamaratakan keadaan mentalnya. Selain itu, kurangnya penyediaan TPS khusus bagi penyandang disabilitas mental mengakibatkan kurangnya perlindungan dan perhatian khusus terhadap mereka serta keengganan dalam menggunakan hak pilihnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri;2) Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah Atas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Pada teknik analisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan untuk keabsahan data/triangulasi peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Implementasi putusan MK Terhadap Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu diperbaiki seperti: a)sosialisasi belum tersebar secara merata, b)adanya penolakan dari keluarga untuk mendaftarkan anggota keluarga disabilitas mental, c)aksesibilitas belum terwujud sepenuhnya, d)siklus eksklusi sosial yang terjadi pada keluarga penyandang disabilitas mental. 2)Perlindungan hak pilih Penyandang Disabilitas Mental non permanen dalam Pemilu Di Kabupaten Kediri tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip fikih siyasah, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari ajaran Islam yang memperintahkan perlindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental.

Available Versions of this Item

• IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Kabupaten Kediri). (deposited UNSPECIFIED)
  • IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Kabupaten Kediri). (deposited 26 Jun 2024 03:32) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item