PERAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)

FIMA ANINDIA FEGISTA, 126103203244 (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (6MB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (6MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (6MB)
	Text BAB I.pdf Download (6MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Objek Pariwisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tulungagung tentang pembangunan objek pariwisata dan fasilitas pariwisata. Dalam melakukan pembangunan peran pemerintah daerah penting untuk mensukseskan pembangunan, mulai dari proses perencanan, pengelolaan, hingga proses pembangunan harus ada campur tangan pemerintah daerah. Sehingga penulis tertarik meneliti apakah pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung ikut mensukseskan pembangunan objek pariwisata. Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Apakah pembangunan objek pariwisata di Tulungagung sudah sesuai dengan Rencana Induk Pemerintah Daerah Tulungagung? 2) Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan pembangunan objek wisata dan fasilitas wisata? 3) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Tulungagung dalam pembangunan objek pariwisata menurut Fiqh Siyasah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 1) Pembangunan objek pariwisata di Tulungagung sudah sesuai dengan Rencana Induk Pemerintah Daerah Tulungagung pembangunan objek wisata telah dilakukan mengikuti kriteria objek pembangunan yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan pembangunan objek wisata dan fasilitas wisata yaitu dengan pengelolaan pantai di bantu oleh dinas terus meningkatkan pengelolaan objek wisata. Mulai dari pesisir pantai yang panas kemudian dilakukan penanaman seribu pohon cemara sehingga kini menjadi teduh. Diberikannya gazebo untuk tempat istirahat selama berwisata. 3) Peran Pemerintah Daerah Tulungagung dalam pembangunan objek pariwisata menurut Fiqh Siyasah dituangkan dalam bentuk memelihara kesejahteraan manusia untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara menghibur dan mempermudah masyarakat. FIMA ANINDIA FEGISTA, 126103203244, Peran Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah No.2 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum.

Actions (login required)

View Item