ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUUXV/2017 TENTANG HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK

AYU TUTWURI HANDAYANI, 12103183045 (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUUXV/2017 TENTANG HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (889kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (114kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (700kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket DPR terhadap KPK” ini ditulis oleh Ayu Tutwuri Handayani NIM : 12103183045, Prodi Hukum Tata Neagra (HTN), Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, di bimbing oleh Muhsin, M.H. Kata Kunci : Hak Angket, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian melakukan penelitian yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XV/2017 Berdasarkan persoalan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi secara substantif maupun secara formil apakah Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah 1) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XV/2017 ? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia ? Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XV/2017. 2) Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Melakukan pendekatan penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas atau diteliti. Menggunakan sumber data yang diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku, jurnal website, dan literatur lainnya. Teknik pengolahan bahan hukum dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur. Analisis data dengan analisa deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang Pada keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah 1) Pertimbangan hakim yang paling penting berkaitan dengan empat hal. Pertama, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang makna dan tujuan hak angket; Kedua, Menurut Pertimbangan Mahkamah Terkait Posisi KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia; Ketiga, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Perwujudan Konsep Akuntabilitas Antar Lembaga Negara Di Indonesia, meskipun KPK dianggap independen; Keempat, Pertimbangan Mahkamah Terkait Perwujudan Prinsip Konstitusi Dan Sistem Pemerintahan Atas Dasar Paradigma Checks And Balances, selain itu subjek dan objek angket pasca putusan Mahkamah Konstitusional membawa pengaruh adanya pergeseran paradigma konseptual. 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap objek hak angket DPR dalam ketatanegaraan indonesia terdapat tiga bagian yaitu Kesatu Implikasi yang tepat yakni Implikasi Sahnya secara legalitas KPK yang dapat menjadi objek dari hak angket DPR terutama dalam fungsi pengawasan. Kedua, Implikasi terhadap Penjelasan Posisi Independen KPK sebagai Lembaga Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, Ketiga, Implikasi terkait bagaimana penerapan putusan ini ditengah masyarakat.

Actions (login required)

View Item