ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERTIMBANGAN OPEN LEGAL POLICY PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 (Studi Putusan Open Legal Policy Mahkamah Konstitusi Tahun 2005-2023)

ACMAT ABIDIN, 126103202086 (2024) ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERTIMBANGAN OPEN LEGAL POLICY PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 (Studi Putusan Open Legal Policy Mahkamah Konstitusi Tahun 2005-2023). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (739kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (68kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text BAB I.pdf Download (267kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sebuah permasalahan tentang belum adanya batasan atau tolak ukur pertimbangan open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan open legal policy dalam pengujian undang-undang. 2) Apa urgensi rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan open legal policy dalam pengujian undang-undang. 3) Apa implikasi yuridis terhadap rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan open legal policy dalam pengujian undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Analisa data dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer hingga sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konstruksi MK dalam memberikan pertimbangan open legal policy yaitu MK hanya menyebutkan beragam unsur untuk mengukur suatu kebijakan yang layak diuji konstitusionalitasnya. 2) Urgensi rekonstruksi MK dalam memberikan pertimbangan open legal policy tidak memiliki kejelasan. 3) Implikasi yuridis, penulis membuat rumusan tentang batasan atau tolak ukur syarat pertimbangan open legal policy oleh MK dalam memutus suatu Undang-undang, antara lain: a) Objek permohonan (objectum litis) yang diujikan merupakan persoalan angka/persentase. b) Objek permohonan (objectum litis) yang diujikan merupakan persoalan usia (minimal/maksimal). c) Substansi atau norma yang diujikan tidak diatur secara eksplisit/implisit dalam UUD 1945 dan MK perlu menafsirkan lain sebagai open legal policy.

Actions (login required)

View Item