PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus di Desa Joho Kabupaten Kediri)

ARILLIA SYADITA, 126103201043 (2024) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus di Desa Joho Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (130kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (120kB)
	Text BAB I.pdf Download (330kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (129kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Arillia Syadita,126103201043, Judul Skripsi Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Joho Kabupaten Kediri), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Muksin., M.H. Kata Kunci: Pemerintah Desa,Badan usaha Milik Desa dan Pendapatan Asli Desa Latar belakang masalah dalam penelitian ini didasarkan Pendapatan yang di hasilkan oleh Desa setiap tahun akan meningkat seiring dengan pendapatan yang dihasilkan oleh pariwisata yang dikembangkan di Desa. Dalam peningkatan atau pengelolaan usaha desa bisa dilakukan dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah desa, Peran tersebut harus dijalankan pemerintah desa dengan baik sehingga pengelolaan usaha desa akan berjalan maksimal dan sesuai target yang dugunakan. Rumusan Masalah 1). Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Joho Dalam Pengelolaan Desa Usaha Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ? 2). Bagaimana Peran Pemerintah Desa Joho Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ? dengan tujuan untuk 1). Untuk Upaya Pemerintah Desa Joho Dalam Pengelolaan Desa Usaha Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2). Peran Pemerintah Desa Joho Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan 1). Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata desa dilakukan salah satunya dengan menjalin hubungan mitra dengan BPD serta disetiap hal-hal yang akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa terkait sektor pembangunan pemberdayaan pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Dalam sektor pembangunan pemerintah desa mengkordinasikan kepada masyarakat lewat BPD tentang upaya pembangunan suatu wisata yang hakikatnya mampu mengangkat tambahan penghasilan desa lewat BUMDES yang menjadi satu persyaratan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu pembentukan pengurus BUMDES karena merupajkan perintah Undang-undang. Pemerintah Desa Joho hal ini juga memberikan pendekatan yang holistik yang mencakup nilai-nilai peran toko yang ada di Desa dalam bimbingan pengelolaan wisata Desa. 2). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Desa salah satunya meningkatkan perekonomian dalam bidang usaha desa yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan oleh pemerintah desa, melalui pertimbangan kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, kelayakan usaha, model bisnis, tata keIola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi, dan visi pelestarian, orientasi keberlanjutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item