IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI PEMBIMBING HAJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MUTHAWIF DI KBIHU KABUPATEN BLITAR

M. SYAUQI SYAEKHONI, 17102163050 (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI PEMBIMBING HAJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MUTHAWIF DI KBIHU KABUPATEN BLITAR. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (12MB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (522kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (522kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (520kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (520kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Muhammad Syauqi Syaekhoni, 17102163050, 2021 Implementasi Kebijakan Sertifikasi Pembimbing Jamaah Haji Dan Umrah Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Perspektif Muthawif KBIHU Di Kabupaten Blitar,, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag Kata kunci: Implementasi, Undang-undang nomor 8 Tahun 2019, Muthawif KBIHU Penelitian ini latar belakangi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 setifikasi pembimbing haji, fungsinya untuk mengurangi kerugian para jamaah haji dan memaksimalkan para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji supaya menjadi yang mabrur. Dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat beberapa unsur pokok yang harus diperhatikan, 1) calon jamaah haji, 2) pembiayaan ibadah haji, 3) administrasi pelaksanaan haji, 4) sarana transportasi dalam pelaksanaan haji, 5) hubungan suatu Negara dengan Negara Saudi Arabia, 6) organisasi pelaksanaan ibadah haji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Haji Perspektif Muthawif KBIHU Di Kabupaten Blitar? (2) Bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Pembimbing Jamaah Haji Dan Umrah Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Perspektif Muthawif Pada KBIHU Di Kabupaten Blitar. Teknis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum positif. Lokasi penelitian ini adalah pendapat para Muthawif KBIHU di Kabupaten Blitar Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode (1) reduction (reduksi data) (2) data display (penyajian data) (3) conclusion drawing (verivikasi). Hasil dari penelitian ini adalah (1) pendaftaran dan prosedur yang di lakukan oleh pihak KEMENAG RI sudah sesuai dengan Undang-undang dan buku panduan pintar penyelenggraan ibadah haji dan umroh dari KEMENAG RI, dan perspektik muthawif dalam melihat prosedurnya terdapat tambahan yang fungsinya untuk memperkuat data dan menyeleksi secara ketat para pembimbing haji. (2) pembimbing haji sudah melaksanakan dengan baik sampai semua peserta bisa mendapatkan sertifikat pembimbing haji dan sudah sesuai dengan tujuan awal yaitu, menyetarakan dan menambah kemampuan pembimbing haji dikarenakan setiap tahun pasti mengalami permasalah dan situasi yang berbeda. Agar para pembimbing bisa membimbing jamaah haji dengan baik. Akan tetapi dalam tindak lanjut sertifikasi haji ini belum bisa terealisasi dikarenakan pandemi virus corona.

Available Versions of this Item

• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI PEMBIMBING HAJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MUTHAWIF DI KBIHU KABUPATEN BLITAR. (deposited UNSPECIFIED)

Actions (login required)

View Item