IMPLEMENTASI PASAL 6 UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP NAKERWAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Nakerwan Asal Desa Karanganom, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung)

YULIANA DWI PUTRI KARTIKASARI, 126103213282 (2024) IMPLEMENTASI PASAL 6 UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP NAKERWAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Nakerwan Asal Desa Karanganom, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (728kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (325kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (169kB)
	Text BAB I.pdf Download (326kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Yuliana Dwi Putri Kartikasari. NIM 126103213282, “IMPLEMENTASI PASAL 6 UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP NAKERWAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus: Nakerwan Asal Desa Karanganom, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung)”, Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing; Muksin, M.H. Kata Kunci: Implementasi, UU No. 18 tahun 2017, Perlindungan, Hak dan Kewajiban, Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan), Maqashid Al- Syariah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan pekerja migran wanita terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di luar negeri. Dalam praktiknya, pemenuhan hak dan kewajiban pekerja migran belum terlaksana secara optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa diskriminasi, meliputi pelayanan perlindungan kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Penelitian ini juga mengkaji keselarasan perlindungan kerja terhadap PMI dengan prinsip maqashid al-syari’ah yang mencakup lima aspek fundamental: pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, perlindungan kerja bagi PMI diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup secara holistik. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal utama: 1) Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan kerja bagi pekerja migran wanita sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran wanita asal Desa Karanganom, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2017 ditinjau dari maqashid al-syari’ah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis implementasi pengaturan perlindungan kerja bagi pekerja migran wanita di Kabupaten Tulungagung; dan 2) Mengevaluasi perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja migran wanita asal Desa Karanganom, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2017 serta prinsip maqashid al-syari’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi perlindungan kerja bagi pekerja migran wanita asal Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Petugas Disnakertrans Bidang PENTA telah sesuai dengan amanat undang-undang, dengan mencakup tiga aspek utama: perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. 2) Implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pekerja migran wanita asal Desa Karanganom, Kauman, Tulungagung masih ditemukannya permasalahan. Dari 10 responden, 90% mengungkapkan haknya mereka belum terpenuhi secara maksimal. Sementara itu, untuk pelaksanaan kewajiban juga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, perlindungan kerja bagi pekerja migran wanita bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan menyeluruh pada setiap tahap kerja, guna mewujudkan kemaslahatan hidup yang seimbang.

Actions (login required)

View Item