PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI PADA PERTAMINI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi kasus di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)

AMALIA QUROTUL 'AINI, 126103212117 (2025) PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI PADA PERTAMINI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi kasus di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (214kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (206kB)
	Text BAB I.pdf Download (284kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, khususnya terkait maraknya penjualan eceran melalui Pertamini. Praktik ini seringkali menimbulkan masalah seperti ketidaksesuaian takaran, potensi bahaya kebakaran, dan ketidakjelasan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta menganalisisnya dari sudut pandang Fiqih Siyasah. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Pertamini menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana pengawasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada pertamini ditinjau dari Fiqih Siyasah? Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Pertamini masih lemah, dengan banyak pemilik kios yang tidak memiliki izin usaha resmi. Terdapat kekosongan hukum terkait regulasi spesifik mengenai penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamini. Pemerintah daerah dan Pertamina cenderung saling melempar tanggung jawab dalam pengawasan, sehingga praktik penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan terus berlangsung. 2) Dalam perspektif fiqih siyasah, negara dan pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan kemaslahatan masyarakat sangat diperlukan, memberikan rasa aman dan adil kepada masyarakat, serta menjaga keseimbangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Actions (login required)

View Item