JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang)

DIANA SIFA JUANITA, 12103193057 (2024) JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (642kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (260kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (242kB)
	Text BAB I.pdf Download (259kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (183kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)

Abstract

Skripsi dengan Judul “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang)” ini ditulis oleh Diana Sifa Juanita, NIM. 12103193057, Pembimbing Ibu Amrin Nurfieni, S. ST., M. H. Kata Kunci : Jaminan Sosial, Outsourcing, Perlindungan Tenaga Kerja Bidang ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan di sektor formal dan informal. Persaingan antar perusahaan mendorong peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja, termasuk melalui penyelenggaraan program jaminan sosial. Salah satu kelompok pekerja yang sering diabaikan dalam hal perlindungan jaminan sosial adalah tenaga kerja alih daya (outsourcing). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program jaminan sosial bagi Pekerja outsourcing di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang. Fokus penelitian ini mencakup tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial perlindungan tenaga kerja bagi pekerja outsourcing di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang, (2) Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial perlindungan tenaga kerja bagi pekerja outsourcing di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang ditinjau dari UU No. 40 th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan (3) Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial perlindungan tenaga kerja bagi pekerja outsourcing dari tinjauan fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan norma hukum Islam dalam fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perusahaan di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang sudah menyelenggarakan jaminan sosial bagi Pekerja outsourcing, khususnya melalui pendaftaran pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Proses pelaporan kecelakaan kerja diatur dengan baik, memberikan kompensasi yang memadai bagi yang terdampak, serta memastikan kontribusi untuk jaminan hari tua melalui pemotongan gaji bulanan. (2) Kebijakan jaminan sosial yang diterapkan di Perusahaan Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum dengan mendaftarkan pekerja outsourcing dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian. (3) Penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pekerja outsourcing yang diterapkan oleh Perusahaan di Jalan Tenaga Baru Blimbing Malang sesuai dengan prinsip fiqh siyasah yaitu Siyasah dusturiyyah dimana sistem jaminan sosial sudah diterapkan secara adil dan efektif untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja, termasuk Pekerja outsourcing. Namun, kebijakan jaminan sosial nasional yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip maslahah ‘ammah. Sebab, kurangnya transparansi dan minimnya informasi BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja terkait hak dan kewajiban mereka menjadi penghambat utama dalam menciptakan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item