IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SATU DATA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

MUHAMMAD NUR HASAN RIZQI AULIYA, 126103212197 (2025) IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SATU DATA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (241kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (182kB)
	Text BAB I.pdf Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Kebijakan Satu Data Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Dalam Perspektif Good Governance” ini ditulis oleh Muhammad Nur Hasan Rizqi Auliya, NIM.126103212197, dengan pembimbing Satrio Wibowo, M.H . Kata Kunci : Satu Data Indonesia, Good Governance , Kebijakan Publik Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019. Di tingkat daerah, Kabupaten Tulungagung menindaklanjuti kebijakan ini melalui Perbup No. 42 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya integrasi antarinstansi, perbedaan standar data, pemahaman kebijakan yang rendah, dan ego sektoral. Selain itu, pengisian data di portal Satu Data daerah belum optimal, yang dapat menghambat tercapainya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Program Kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung? dan (2) Bagaimana implementasi Program Kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Good Governance? Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali makna, pemahaman, dan dinamika yang terjadi di lapangan secara holistik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukan, bahwa : (1) Program Kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung telah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia guna mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.(2) Implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung telah mengarah pada prinsip Good Governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, meskipun masih terdapat kekurangan dalam keterisian data, integrasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulannya, kebijakan Satu Data berpotensi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik apabila dilaksanakan dengan sinergi lintas sektor dan peningkatan sistem pendukung data.

Actions (login required)

View Item