POLITIK HUKUM PENGATURAN GANTI KERUGIAN PENCURIAN DATA BIOMETRIK

PURNA NUR LAILI, 126103211072 (2025) POLITIK HUKUM PENGATURAN GANTI KERUGIAN PENCURIAN DATA BIOMETRIK. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (505kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (123kB)
	Text BAB I.pdf Download (141kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (79kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian Pencurian Data Biometrik” ini ditulis oleh Purna Nur Laili, NIM 126103211072, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, dibimbing oleh Bapak Fahmi Arif, M.H. Kata Kunci : Politik Hukum, Ganti Kerugian, Data Biometrik Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penggunaan Data Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang pada 16 Januari 2024 adanya kelompok peretas yang berhasil mengakses data spesifik milik PT KAI dengan menampilkan informasi bertuliskan “Anda dapat menemukan memo umum KAI ID disini! Harga 11.69 Bitcoin”. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap data identifikasi wajah para pemilik data, karena para pemilik data tidak diberikan peluang untuk menerima atau menolak pengumpulan, padahal data biometrik wajib memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi menggunakan metode yang memadai. Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah 1) Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian dalam Pencurian Data Biometrik ? 2) Bagaimana Gambaran Ideal Prinsip Keadilan menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis politik hukum terkait pengaturan perlindungan data biometrik di Indonesia, serta dampaknya terhadap keamanan data pribadi. 2) Menganalisis dan merumuskan gmbaran ideal prinsip keadilan dalam konteks perlindungan data pribadi menurut UU PDP dengan fokus pada perlindungan hak subyek dan ganti kerugian secara adil dan efektif terhadap pencurian data biometrik. Metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan yuridis normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approaach) karena dalam penelitian ini berfokus pada Politik Hukun Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi Hukum sebagai objek kajiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Politik hukum terkait ganti kerugian atas pencurian data biometrik di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi sektoral terkait telah ada, belum terdapat aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang secara spesifik dan komprehensif mengatur mekanisme ganti kerugian, termasuk bentuk, prosedur klaim, dan tanggung jawab pengendali/pemroses data biometrik; kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan hukum di area ini masih bersifat reaktif dan belum secara proaktif mengatasi risiko unik yang melekat pada pemrosesan data biometrik. 2) Dalam UU PDP belum menerapkan prinsip keadilan yang berkelanjutan untuk korban dalam pencurian data biometrik padahal kehilangan data biometrik bersifat selamanya karena data biometrik bersifat permanen dan melekat pada tubuh korban seperti iris mata,sidik jari,pengenalan wajah,. Dalam sistem hukum di Indonesia masih memandang bahwa kehilangan data biomterik dianggap sama dengan kehilangan data pribadi biasa sehingga sanksi yang diberikan belum sepenuhnya memiliki prinsip keadilan yang berisfat jangka Panjang

Actions (login required)

View Item