IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNA KENDARAAN (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)

SARAH FITRIA ANISUSANTI, 126103202196 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNA KENDARAAN (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (813kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (173kB)
	Text BAB I.pdf Download (253kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (694kB)

Abstract

Sarah Fitria Anisusanti, 126103202196, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pengguna Kendaraan Di Kabupaten Nganjuk”, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Fahmi Arif M.H. Kata Kunci: tata kelola Penelitian ini di latar belakangi dengan maraknya penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk, khususnya yang menjadi objek penelitian saya di Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Nganjuk, yang pada dasarnya kita ketahui bahwa penggunaan sepeda listrik tersebut digunakan di jalan raya. Dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 hanya mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati dan persyaratan pengguna saja. Belum memuat aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan disamping itu juga belum adanya payung hukum untuk penindakan sepeda listrik dijalan raya hingga saat ini sehingga Satuan Lalu Lintas Kabupaten Nganjuk hanya memberikan teguran saja belum bisa memberi sanksi bagi penggunanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan di Kabupaten Nganjuk ?, 2. Bagaimana program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk ditinjau dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Kondensasi Data (Data Condensation), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan atau verivikasi (conclution drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan di Kabupaten Nganjuk memang saat ini penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang menjadi problem di kabupaten nganjuk belum adanya fasilitas atau infrastruktur penggunaan sepeda listrik berupa jalan khusus atau lajur khusus maupun trotoar bagi sepeda listrik. sehingga penguna sepeda listrik saat ini digunakan di jalan raya. 2) program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta Satlantas dan Dishub menjalankan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk, sosialisasi dengan orang tua murid dan juga sosialisasi ke penjual sepeda listrik. Tujuan utama diciptakannya peraturan ini demi untuk kemaslahatan dan menghindari kemudhratan di jalan raya.

Actions (login required)

View Item