ANALISIS KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

MUHAMMAD FAIZ HAWARY HIBATULLAH, 12103193157 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) ANALISIS KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (680kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (247kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (187kB)
	Text BAB I.pdf Download (144kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh Muhammad Faiz Hawary Hibatullah, NIM. 12103193157, dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Kebijakan, Tabungan Perumahan Rakyat, Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena terkait kurangnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang masih berpenghasilan rendah .Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peran pemerintah dalam hal ini sebagai penghubung dengan rakyatnya melalui sebuah kebijakan Tapera. Akan tetapi, dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa permasalahan terkait cakupan peserta tapera dan besar simpanan tapera yang bersinggungan dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum, baik dari pandangan kebijakan publik maupun dalam perspektif Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana substansi kebijakan tabungan perumahan rakyat?; (2) Bagaimana kebijakan tabungan perumahan rakyat dalam perspektif fiqih siyasah? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasarnya dan melibatkan penelusuran literatur hukum untuk memahami berbagai aspek hukum. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang diteliti adalah dari data kepustakaan atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa:(1) Kebijakan Tapera diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang substansinya memberikan penjelasan secara lebih rinci terhadap penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sebagai upaya awal pemerintah untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski memiliki dasar hukum yang kuat, kebijakan tapera berpotensi menimbulkan persoalan terkait beban iuran, ketimpangan manfaat, dan transparansi pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi agar kebijakan ini lebih adil, tepat sasaran, dan mendapat dukungan masyarakat. (2) Pandangan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Tapera menilai bahwa kebijakan ini belum mencerminkan konsep ahlul halli wal ‘aqdi, karena pemerintah menetapkannya tanpa melibatkan tokoh masyarakat, ahli, dan perwakilan pekerja dalam musyawarah yang menjunjung prinsip syura dan keterwakilan. Tapera memang bertujuan membangun hubungan bermanfaat antara pemerintah dan rakyat dalam pemilikan rumah dengan menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Q.S. An-Nisa’ ayat 58). Adapun dalam perspektif siyasah maliyah, kebijakan ini tetap dinilai tidak sesuai dengan konsep ahlul halli wal ‘aqdi karena besaran iurannya memberatkan, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah dan mandiri yang menanggung penuh tanpa bantuan pemberi kerja. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan mudharat daripada maslahat, sebagaimana peringatan dalam (Q.S. Asy-Syura ayat 41).

Available Versions of this Item

• ANALISIS KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. (deposited UNSPECIFIED)
  • ANALISIS KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. (deposited 04 Sep 2025 08:30) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item