IMPLEMENTASI SEWA MENYEWA KAPAL MUATAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pelabuhan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura)

NUR AIDA KHOIRUN NISSA', 126101202177 and MASHURI, 196509131997031001 (2025) IMPLEMENTASI SEWA MENYEWA KAPAL MUATAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pelabuhan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (734kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (76kB)
	Text BAB I.pdf Download (269kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (154kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (998kB)

Abstract

Nur Aida Khoirun Nissa’, 126101202177, Implementasi Sewa Menyewa Kapal Muatan Barang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Drs. Mashuri, M.H.I. Kata Kunci :Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Menyewa, Undang- Undang Pelayaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya praktik sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, Madura, yang telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Praktik tersebut berlangsung secara turun-temurun tanpa kontrak tertulis, namun tetap menjadi sistem yang dipercaya dan digunakan oleh para pihak, baik pemilik kapal maupun penyewa. Dalam konteks hukum nasional, praktik ini perlu ditinjau dari aspek legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, dalam konteks masyarakat Muslim, kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga menjadi hal penting untuk diteliti, mengingat adanya nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan kejelasan akad dalam muamalah Islam. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru?, 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terhadap praktik tersebut?, 3) Bagaimana tinjauan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap implementasinya? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan implementasi sewa menyawa kapal muatan barang yang terjadi di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura, 2) Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura, 3) Untuk menganalisis prinsip hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sewa menyewa kapal muatan barang di Desa Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari pemilik kapal, penyewa, dan awak kapal yang terlibat langsung dalam kegiatan sewa menyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik sewa menyewa kapal di Desa Telagabiru dilakukan menggunakan sistem ijarah al-manafi, yaitu akad sewa menyewa manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. 2) Tinjauan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar hukum yang berlaku karena masih terdapat kapal yang beroprasi tanpa kelengkapan administrasi dan keselamatan yang memadai. 3) Tinjauan presepektif hukum ekonomi syariah, meskipun terdapat unsur kerelaan dan amana, praktik ini belum memenuhi prinsip transparansi biaya dan belum menggunakan akad tertulis, sehingga mengandung unsur gharar dan belum sepenuhnya mencerminkan maslahah.

Actions (login required)

View Item