PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN PENGAMEN CITYWALK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017 DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar)

MADINATUL ILMA, 126103212145 and MUKSIN, 19890411201931015 (2025) PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN PENGAMEN CITYWALK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017 DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (559kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (327kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (97kB)
	Text BAB I.pdf Download (407kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keberadaan pengamen yang semakin marak di kawasan Citywalk Makam Bung Karno di Kota Blitar yang telah menimbulkan keresahan sosial, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng citra kawasan wisata. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan masalah sosial seperti pengamen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menanggulangi Pengamen di Citywalk Makam Bung Karno? 2). Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menanggulangi Pengamen di Citywalk Makam Bung Karno dalam perspektif Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam penanggulangan Pengamen di Citywalk Makam Bung Karno. 2). Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menanggulangi Pengamen di Citywalk Makam Bung Karno Kota Blitar dalam perspektif Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan metode deskriptif kualitatif yang sering disebut sebagai analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Dinas Sosial telah berupaya menanggulangi pengamen dengan melakukan penertiban, pembinaan melalui shelter, edukasi hukum, serta menjalankan program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. 2). Dalam konteks peran Dinas Sosial dalam menanggulangi pengamen berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 sebenarnya sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1), dimana pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial sudah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bagi penyandang masalah sosial, seperti pengamen. Dari perspektif Fiqih Siyasah, peran Dinas Sosial sudah selaras dengan konsep kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dengan menjunjung nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan terhadap masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Sehingga, langkah-langkah yang telah ditempuh Dinas Sosial dinilai sejalan dengan nilai-nilai fiqih siyasah.

Actions (login required)

View Item