IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

ERFINA MAYASARI, 126103211050 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (559kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (149kB)
	Text BAB I.pdf Download (335kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (239kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Erfina Mayasari, NIM. 126103211050, dengan pembimbing Fahmi Arif, M.H. Kata Kunci: Penutupan Jalan, Pemberian Izin, Strategi dan Koordinasi, Lalu Lintas Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena budaya di masyarakat yang kerap melakukan melakukan penutupan jalan pada bulan-bulan tertentu yang dianggap baik atau sakral. Meskipun dalam peraturan diizinkan untuk menggunakan jalan selain untuk lalu lintas dan sebagian besar penutupan jalan memperoleh izin dari pihak berwenang, namun kepentingan umum tetap yang menjadi utama. Apalagi, penutupan jalan seringkali terjadi secara massal dan terletak di jalan vital antar penghubung antar wilayah yang jika satu wilayah mengalami ketidakaturan maka bisa berimbas ke wilayah lain yang berdekatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegasan dari penerapan ketentuan hukum yang berlaku agar tetap mengutamakan kelancaran lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan tentang (1) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas; (2) Kajian yuridis terhadap implementasi Perkap Nomor 10 Tahun 2012; dan (3) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Metode Penelitian dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat berdasarkan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung terhadap pihak terkait. Sumber data yang diteliti adalah hasil wawancara dengan Polsek Tulungagung Kota, Polsek Kalidawir, Polsek Sumbergenpol, dan Polsek Ngunut, dan studi kepustakaan aturan penutupan jalan. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu menunjukkan adanya penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat yang mempengaruhi proses mobilitas masyarakat. Penutupan jalan ini dilakukan melalui proses perizinan terlebih dahulu yang dilakukan di Polsek tempat kegiatan itu berlangsung. Namun, ditemukan pula langkah dari Polsek yang melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan, serta inisiatif sendiri untuk melakukan koordinasi dengan Polsek tetangga jika jalan yang ditutup menjadi jalan penghubung antar wilayah, melalui Insus (Informasi Khusus). Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas; (2) Secara yuridis, Perkap Nomor 10 Tahun 2012 memiliki dasar hukum kuat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu khususnya penggunaan jalan selain untuk lalu lintas di keempat Polsek, prosesnya sudah mengikuti prosedur perizinan yang diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2012, meskipun tetap didasarkan pada keadaan di lapangan. Dimana setiap Polsek memiliki perbedaan khusus terhadap cakupan maupun bentuk wilayah yang ditangani; dan (3) Dalam perspektif fiqih siyasah, kebijakan pengaturan lalu lintas dan pemberian izin penutupan jalan dapat dipahami sebagai bentuk usaha pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umum. Kebijakan yang telah ditetapkan harus sejalan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dimana Perkap Nomor 10 Tahun 2012, sebagai bagian dari tanggungjawab negara untuk mewujudkan keteraturan dan kemaslahatan publik.

Actions (login required)

View Item